SORTA, HAKIM LINGKUNGAN HIDUP?

by Madeali


hakim-sorta-rct-copy

Membaca kembali Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikat Hakim Lingkungan Hidup, KMA No 26/KMA/SK/II/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup dan KMA No 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tak layak rasanya Hakim Sorta Ria Neva memutus tidak mengabulkan gugatan pra peradilan Walhi Riau melawan Polda Riau atas penerbitan SP3 PT Sumatera Riang Lestari. 

Hakim Sorta Ria Neva adalah hakim lingkungan hidup. Dia salah satu hakim bersertifikat lingkungan hidup berdasarkan keputusan Ketua Tim Pengarah Sertifikat Hakim Lingkungan Hidup No 56/TuakaBin/SK/VII/2014 Tentang Nama-nama Peserta Lulus Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Dia angkatan ketiga hakim bersertifikat lingkungan hidup tahun 2014.

Keputusan KMA No 134/KMA/SK/IX/2011. Sertifikasi hakim lingkungan hidup bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan. (Pasal 3)

rct-sorta

Hakim Sorta bacakan putusan prapid walhi riau melawan polda riau. Di ruang sidang aktifis mahasiswa bentang spanduk agar Sorta memerintahkan Polda Riau melanjutkan penyidikan. @Ahlul/rct

Sorta memenuhi persyaratan administrasi—sehat jasmani dan rohani, telah menjabat sebagai hakim selama 10 tahun dan minimal memiliki golongan kepangkatan IIID dan tidak pernah dikenai tindakan hukum disiplin tingkat berat— (Pasal 6 ayat 2) dan kompetensi—mampu memahami norma-norma hukum lingkungan hidup nasional dan internasional, mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara lingkungan, mampu melakukan penemuan hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan dan mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara lingkungan hidup—(Pasal 6 ayat 3)

Sorta juga dilatih khusus dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, dan metoda yang disiapkan tim khusus.

Pelatihan khusus termaktub dalam KMA No 26/KMA/SK/II/2013. Hakim lingkungan hidup memiliki kompetensi inti yang membedakannya dari hakim-hakim lain. Kompetensi inti terdiri atas:

(1) Pemahaman Dasar Ilmu Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; (3) Etika Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (4) Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (5) Hukum Acara untuk Perkara Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; (6) Integritas; dan (7) Judicial Activism (penalaran legal, argumentasi legal dan rechtsvinding/penemuan hukum).

Kompetensi inti hakim lingkungan hidup dalam lampiran menyebut:

Wawasan yang luas mengenai lingkungan hidup dan sumber daya alam diperlukan oleh hakim lingkungan hidup agar ia dapat memahami kasus pidana lingkungan hidup yang secara substantif memiliki kekhususan. Pengetahuan tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, keterampilan menggunakan pengetahuan itu dalam memeriksa berkas perkara, mencermati berbagai pendapat dalam sidang, dan membuat putusan, serta keyakinan, orientasi, motif dan sikap positif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup yang didasari keadilan perlu dimiliki hakim lingkungan hidup dalam menjalankan tugasnya. Kelompok kompetensi ini perlu dimiliki baik oleh hakim di lingkungan peradilan umum dan peradilan TUN.

Integritas secara umum merupakan kompetensi hakim, tetapi dalam menangani perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam selain berpedoman pada Pedoman Perilaku Hakim, hakim lingkungan hidup juga harus memegang kuat prinsip pertumbuhan berkelanjutan dengan equity. Hakim lingkungan hidup dituntut untuk mampu memelihara kaidah dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan equity.

Dalam menjalankan tugasnya memimpin sidang, hakim lingkungan hidup menggunakan hukum acara sebagai dasar dan panduan pelaksanaan sidang. Meski hukum acara yang digunakan dalam persidangan perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam pada intinya sama dengan hukum acara yang digunakan dalam persidangan perkara umum, ada kekhususan dalam hak gugat (legal standing) dan jenis gugatan dalam pengadilan perdata

lingkungan hidup, serta dalam mengidentifikasi jenis tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kompetensi hukum acara untuk hakim lingkungan hidup termasuk dalam kompetensi inti karena membedakan hakim lingkungan hidup dengan hakim lainnya.

Kompetensi metode ilmiah dalam pembuktian diperlukan karena dalam sidang perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam melibatkan bukti ilmiah dan saksi ahli hakim lingkungan hidup perlu memahami kaitan antara sains dan hukum sehingga dapat menentukan apakah bukti-bukti ilmiah yang diajukan para pihak berkaitan dengan bukti-bukti hukum. Hakim lingkungan hidup pidana dituntut untuk mampu menilai konstruksi bukti ilmiah menjadi bukti hukum yang diajukan oleh JPU. Hakim lingkungan hidup perdata dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis alat bukti ilmiah terkait dengan perkara (hasil penelitian, laboratorium, saksi ahli).

Dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan yang dinamis, bisa jadi ada banyak kasus pelanggaran lingkungan hidup yang belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Di sisi lain, pengadian dan hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap. Dengan dasar ini, hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Dalam konteks ini hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat (living law). Ia harus terjun ke masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum menggunakan kemampuan penalaran dan argumentasi legal. Oleh karena itu penalaran legal, argumentasi legal dan rechtsvinding (penemuan hukum) merupakan kompetensi yang harus dimiliki hakim lingkungan hidup.

Setelah dilatih dan menjadi hakim lingkungan, Ketua MA menerbitkan KMA No 36/KMA/SK/II/2013. “Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (scientific evidence), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip- prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (precautionary principles) dan melakukan judicial activism,” dasar Ketua MA menerbitkan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. 

Apa itu Perkara Lingkungan Hidup?

KMA No 134/KMA/SK/IX/2011 menyebut perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup. Perkara lingkungan hidup meliputi:

  1. Pelanggaran terhadap peraturan administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata- ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam;
  2. Pelanggaran ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata- ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam.

Frasa “termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan” saya kira juga termasuk praperadilan yang diajukan Walhi Riau. Sebab, perkara kebakaran di dalam areal PT Sumatera Riang Lestari termasuk dalam pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan.

Saat menjadi Ketua PN Siak, Sorta bikin spanduk yang isinya: STOP PEMBAKARAN HUTAN!! PN SIAK FIGHT FOREST FIRES!! (PN.Siak Perangi Pembakar Hutan) lengkap dengan foto dirinya.

Saya kira, Hakim Sorta salah satu korban polusi asap selama dia bertugas di Riau.

Sorta yang saya tahu: hakim lingkungan hidup, memerangi pembakar hutan dan korban polusi asap.

Yang saya tidak tahu tentu saja, pada Selasa 22 November 2016 mengapa Sorta justru membenarkan kekeliruan Polda Riau menerbitkan SP3 PT Sumatera Riang Lestari termasuk menyelamatkan PT Sumatera Riang Lestari dari hukuman pengadilan?