Jokowi Membuka Jalan Korupsi “Pengendalian Karhutla” 2017

by Madeali


02-diskusi-publikSepanjang Januari 2017, publik kembali menuntut keadilan ruang hidup dan ekologis.

Masyarakat Bengkalis menuntut izin PT Rimba Rokan Lestari seluas 14.785 dicabut karena rumah, kebun kelapa, pinang, sagu dan sawit serta pemukiman masuk dalam areal PT RRL sejak tahun 1998, dan warga baru tahu izin PT RRL 18 tahun kemudian. PT RRL juga telah merusak gambut dan menebang hutan alam.

Jikalahari kembali mengingatkan KPK segera menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka karena telah menyuap enak pejabat publik dan merugikan keuangan negara senilai Rp 3,1 Triliun sepanjang 2002-2006 dengan cara menebang hutan alam.

Kinerja 100 hari kinerja Irjenpol Zulkarnaen Adinegara, Kapolda Riau, biasa-biasa saja. Kasus SP3 15 korporasi karhutla, dua korporasi tersangka hingga cukong illog di Cagar biospher belum ditangkap, tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Kapolda Riau lebih sering memberi ceramah dan acara-acara seremonial.

RTRWP Riau usulan Gubernur Riau yang kini dibahas di Pansus DPRD Riau, masih tarik ulur, isi draftnya mengakomodir monopoli korporasi HTI dan Sawit, ruang kelola untuk rakyat berupa Perhutanan Sosial, Tora hingga hutan tanah ulayat tidak diakomodir.

Hotspot Jikalahari confidence 70 persen sepanjang Januari 2017 menunjukkan korporasi HTI terdeteksi 4 hotspot di PT RAPP, PT Rimba Lazuardi, PT Balai Kayang Mandiri dan PT Satria Perkasa Agung. Areal konservasi 9 hotspot. Areal moratorium 11 hotspot. Di Riau sepanjang Januari 2017 kembali terbakar.

Kebakaran itu berulang setidaknya sejak Jokowi menjadi Presiden. Respon Jokowi itu-itu juga:

“Jangan sudah ada masalah, baru keluar surat kedaruratan, siaga daruratnya baru keluar. Keluarkan segera, ini dari provinsi, dari Gubernur, segera keluarkan, terutama untuk daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan,” kata Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Karhutla Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin 23 Januari 2017.

Selain percepat siaga darurat, Jokowi juga menginstruksikan, pertama penambahan kanal bloking pada 2017–pada 2016 sudah ada kurang lebih 11.000—oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Restorasi Gambut (BRG), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK).

Kedua penambahan sumur bor. Pada tahun 2016 jumlahnya masih sedikit. Pada 2017 akan dibangun sebanyak-banyaknya. “Jangan lupa perusahaan swasta yang menjadi pemilik-pemilik lahan hutan itu harus bertanggung jawab juga untuk membangun kanal-kanal blocking,” kata Presiden Jokowi.

Ketiga, membangun posko di tingkat kecamatan hingga desa. Posko tidak harus berupa sebuah bangunan. Keempat, pentingnya mengecek kesiapsiagaan dalam melakukan operasi udara pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Soal pesawat, Presiden mengingatkan, ada atau tidak ada karhutla, pesawatnya harus siap, sehingga begitu ada titik api kecil langsung bisa bergerak. Kelimat, begitu ada indikasi, begitu ada tanda-tanda muncul hotspot, segera putuskan apakah perlu itu rekayasa cuaca, apakah perlu itu waterbombing.

Presiden mengingatkan agar antara pemerintah pusat, TNI/Polri, dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota bekerjasama dan memperkuat sinergi, baik dalam perencanaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, maupun gerak cepat turun ke lapangan pada saat api masih kecil.

Instruksi Jokwoi percepat siaga karhutla, membangun kanal, sumur bor, penambahan pesawat untuk waterboombing hingga sinergi antar pemerintah, bak gula yang segera dikerumuni semut: projek membakar duit rakyat.

Esoknya, 24 Januari 2017, Arsyajuliandi Rahman Gubernur Riau langsung menetapkan Riau Siaga Darurat Karhutla setelah Kabupaten Rokan Hulu dan Dumai menetapkan siaga Darurat Karhutla 2017. Riau Siaga Darurat Karhutla berlaku hingga 30 April 2017.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edward Sanger langsung meminta helikopter pengebom air dan pesawat teknologi modifikasi cuaca (TMC) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyusul ditetapkannya status siaga darurat bencana asap Riau.[1]

Sejak itu, Pemda Riau sibuk wara-wiri ke lapangan menggunakan helikopter. Bunyi pesawat hilir mudik di langit Kota Pekanbaru, memekakkan telinga warga.

Instruksi 2017, isinya sama saja dengan instruksi 2016 dan 2015: pencegahan dan penanganan karhutla dipahami hanya sebatas: percepat siaga karhutla, membangun kanal termasuk oleh korporasi, sumur bor, penambahan pesawat untuk waterboombing hingga sinergi antar pemerintah, sesungguhnya bukan aspirasi korban polusi karhutla. Itu aspirasi pemerintah daerah dan korporasi.

Pemerintah daerah, TNI dan Polri tentu senang, karena ada sejumlah projek baru yang masuk ke kantong-kantong mereka. Fitra Riau menyebut APBD Propinsi Riau 2017 telah menganggarkan Rp 12 Milyar untuk pencegahan karhutla. Meski mengalami penurunan anggaran dibanding tahun 2016 sebesar Rp 18,2 Milyar dan 2015 Rp 21,7 Milyar. Tetap saja itu uang yang harus dihabiskan. Bagaimana dengan anggaran di TNI dan Polri? Itu yang tak pernah dilaporkan ke publik.

Korporasi paling senang, karena bisa “bersinergi” “bekerjasama” membangun kanal dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri. Ada jalan bagi korporasi untuk mendekati Pemda, TNI dan Polri.

Asia Pulp and Paper (APP) bikin iklan di Majalah Tempo Januari 2017, menyebut.”….Artinya usaha-usaha pencegahannya akan dikolaborasikan dengan pemerintah daerah serta TNI dan Polri.”

Nah, “usaha-usaha” “kolaborasi”, dua kata itu ampuh hingga APP pada Desember 2015 diberi penghargaan oleh Gubernur Riau via BPPD “aktif terlibat” pencegahan karhutla—APRIL juga mendapat penghargaan yang sama.

Sejauh ini “usaha-usaha”–“kolaborasi” apa yang sudah APP berikan pada Pemda, TNI dan Polri? Bentuknya apa? uangkah? fasilitaskah? atau apa? Itu juga tidak pernah dilaporkan oleh Pemda, TNI dan Polri kepada publik di tengah “pencegahan karhutla” Propinsi Riau.

Instruksi Jokowi, tidak sesuai dengan tuntutan rakyat dan ekologis. Pengendalian karhutla, yang harusnya lebih besar memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan (hulu), justru lebih banyak “pengadaan barang dan jasa” dan “sinergi” dengan korporasi.

Tuntutan rakyat sederhana saja: usir perusahaan dari atas lahan gambut dan mineral. Biar rakyat mengelola hutan dan tanah.

Rakyat konsisten berjuang untuk keadilan sosial dan ekologis. Pemerintah?

Setidaknya tiga bulan ini–meski di musim hujan—karena Riau sudah siaga darurat karhutla, Pemerintah bersama TNI dan Polri sibuk urusan “pengadaan barang dan jasa”. Korporasi akan sibuk dengan urusan “usaha-usaha” dan “kolaborasi” dengan Pemerintah, TNI dan Polri. ***

[1] http://regional.kompas.com/read/2017/01/24/16182341/darurat.kebakaran.hutan.riau.minta.helikopter.bom.air

Iklan