Holding Zone (Memang) Punya Cukong

by Madeali


001 RTRWP

“Saya bilang sama Ketua Pansus DPRD Riau Asri Auzar, tak ada itu holding zone, kita harus mengacu SK Menteri LHK. Saya suruh Pansus mengecek wilayah holding zone itu, ternyata benar itu kawasan perkebunan punya toke,” kata Arsyajuliandi Rachman (Andi Rahman) Gubernur Riau pada online Riaubook pada 13 Maret 2017.”Biarlah saya dibilang pengecut, daripada harus berurusan dengan hukum,” katanya.

Pernyataan Gubernur Riau menolak Holding Zone, perkembangan terbaru polemik perdebatan Ranperda RTRW Propinsi Riau 2016-2035 di tengah masyarakat Riau, yang kini sedang di bahas di DPRD Propinsi Riau. DPRD Riau setelah menerima Ranperda itu dari Gubernur Riau pada Oktober 2016 membentuk Pansus RTRWP Riau.

Meski akhirnya Andi Rahman menolak holding zone, bagi saya menimbulkan pertanyaan: Mengapa Andi Rahman menolak holding zone? Apakah sebelumnya (sejak menjabat Wakil dan Gubernur Riau)  Andi Rahman tidak tahu di dalam holding zone itu perkebunan sawit milik toke?

Gubernur Riau Menolak Holding Zone

Suhardiman Amby dari Komisi A DPRD Propinsi Riau mengatakan usulan holding zone berasal dari Bupati/Walikota. Alasan holding zone karena desa, pemukiman, sarana prasarana masuk dalam kawasan hutan, bahkan investasi milyaran hingga triliunan rupiah terhambat karena RTRWP belum ditetapkan.

Data Bappeda Propinsi Riau yang disampaikan kepada Gubernur Riau per Februari 2016 berjudul “Investasi yang tertunda proses perizinannya di Propinsi Riau yang disebabkan belum selesainya Perda RTRW”, menyebut nama-nama investor:  PT Jasa Marga (pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, PT Kereta Api Indonesia (pembangunan jalur kereta api trans sumatera (Dumai-Bukit Kayu Kapur), PT Pelabuhan Indonesa (Pelabuhan Tanjung Buton, Siak),  PT Perusahaan Listrik Negara (Energi/Listrik), PT Perusahaan Gas Negara (Energi/Gas), SKK Migas (perminyakan), PT Chevron Pacific Indonesia (perminyakan), PT Riau Andalan Pulp and Paper/PT Sateri Viscose International (Rayont Plant), Perusahaan-perusahaan perkebunan swasta (perkebunan, pabrik kelapa sawit, jalan produksi), perusahaan-perusahaan pertambangan, Rumah Sakit Swasta, PT Besimindo Materi Sewatama (Pengeboran), Investasi di Kota Dumai (beberapa sektor) senilai sekira Rp 20,017 Triliun. Permasalahan utama terkendala perizinan pemanfaatan ruang dan berada di dalam kawasan hutan.

Investasi di atas bermuara pada projek pengadaan barang jasa yang bergerak di sektor sumberdaya alam. Itu artinya, Bupati dan Walikota ngotot memasukkan holding zone karena ada milyaran hingga triliun projek pemerintah dan swasta yang dapat mereka garap. Potensi korupsi terbuka lebar dalam projek tersebut.

Bagi saya ada industri perusahaan perkebunan besar swasta, PT RAPP dan migas dan tambang (PT Chevron Pacific) membuktikan bahwa sesungguhnya yang meminta holding zone adalah korporasi besar alias cukong.

“DPRD Riau dan Gubernur Riau tidak setuju holding zone untuk korporasi,” kata Suhardiman Amby di depan Abertnego Tarigan dan Usep Setiawan dari Kantor Staf Presiden (KSP) di KSP pada 13 Maret 2017. Dalam pertemuan itu hadir dari Komisi A DPRD Riau, Yulwiriati Moesa Kepala Dinas LHK Riau, Al Azhar dari Lembaga Adat Melayu Riau, Nursamsu (WWF/EoF), Riko Kurniawan (Walhi Riau/EoF), Made Ali (Jikalahari/EoF) dan Fachri Yasin (Koalisi Rakyat Riau).

Artinya, untuk korporasi dalam kawasan hutan dalam RTRWP khususnya dalam Rencana Budidaya  tidak lagi diholding zone.

Mengapa Tidak Dari Awal Ditolak

Sebab dalam Naskah akademik Ranperda RTRWP Propinsi Riau 2016-2035 yang diajukan Pemerintah Propinsi Riau kepada DPRD Riau memasukkan holding zone di dalam Rencana Kawasan Budi Daya (Pasal 25 huruf j). Holding Zone adalah kawasan budidaya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi kawasan hutan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang membidangi Kehutanan (Pasal 35).

Jauh sebelum Gubernur Riau menyerahkan draft Ranperda RTRWP 2016-2035, Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kehutanan, Tambang dan Perkebunan bentukan DPRD Propinsi Riau menemukan 376 dari 513 perusahaan perkebunan kelapa sawit, Pabrik Perkebunan Kelapa sawit dan PKS terintgrasi dengan perkebunan berada di dalam kawasan hutan (atau beroperasi di atas kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Ke 376 berada di dalam kawasan hutan seluas 2,4 juta ha.

Padahal data-data temuan pansus berasal dari data-data Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Propinsi Riau. Dinas-dinas itu berada di bawah instruksi Gubernur Riau. Bila Gubernur Riau punya komitmen melawan toke, seharusnya holding zone tidak masuk dalam draft RTRWP Riau yang sudah diserahkan kepada DPRD Riau. Atau draft RTRWP 2016-2035 hanya copypaste dari draft RTRWP Riau versi Gubernur HM Rusli Zainal?

Seyogyanya, tanpa Gubernur menolakpun, DPRD Riau memang wajib menolaknya atau menghapus pasal holding zone dalam draft RTRWP Riau.

Merujuk Permen Pekerjaan Umum Nomor:15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi tidak ada menyebut pasal holding zone. Dalam Paragraf Rencana Pola Ruang Wilayah Propinsi, Poin 2 Kawasan Budidaya terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

b. kawasan hutan rakyat

c. kawasan peruntukan pertanian

d. kawasan peruntukan perkebunan

e. kawasan peruntukan perikanan

f. kawasan peruntukan pertambangan

g. kawasan peruntukan industri

h. kawasan peruntukan pariwisata

i. kawasan peruntukan pemukiman

j. kawasan budidaya lainnya

Rujukan Permen PU di atas tidak dipatuhi Gubernur Riau. Dalam Naskah akademik Draft RTRWP Riau 2016-2035, Gubernur Riau memasukkan holding zone. Pasal 25 menyebut, kawasan budidaya terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi

b. kawasan peruntukan hutan rakyat

c. kawasan peruntukan pertanian

d. kawasan peruntukan perikanan

e. kawasan peruntukan pertambangan

f. kawasan peruntukan industri

g. kawasan peruntukan pariwisata

h. kawasan peruntukan permukiman

i. kawasan peruntukan lainnya: dan

j. holding zone

Lalu dari mana muncul istilah holding zone?

Saya baca UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan termasuk produk hukum turunannya (PP dan Perpres), tak menemukan kata-kata holding zone.

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie (Buku Perihal Undang-Undang), jika ada peraturan yang dibentuk tidak atas dasar perintah peraturan yang lebih tinggi, dapat ditafsirkan: tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Holding Zone justru saya temukan dalam Intruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Inpres No 8 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengintruksikan kepada:

Menteri Kehutanan poin (b) yaitu memberikan fasilitasi dan pengintegrasian dan pengharmonisasian kawasan hutan pada rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah propinsi ke dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Para Gubernur dan Bupati/Walikota poin (b) menerapkan kawasan hutan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya (holding zone) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan secara terkoordinasi memberikan dukungan kebijakan dan sosialisasi pelaksanaannya, untuk peruntukan ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peruaturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya tidak tahu mengapa SBY bikin instruksi terkait holding zone. Di Riau misalnya, holding zone justru menguntungkan korporasi sawit illegal berada di dalam kawasan hutan. Tidak mungkin SBY tidak tahu? Sebab Menteri Kehutanan (Zulkfili Hasan) mengetahui korporasi sawit di dalam kawasan hutan.

Salah saat korporasi sawit di dalam kawasan hutan yang masuk dalam holding zone adalah PT Peputra Suprajaya seluas 9.164 hektar. Dalam pemerintahan SBY, PT Peputra Suprajaya berada di dalam kasawan hutan (illegal karena belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan).

Tiga tahun investigasi eyes on the forest dikaitkan dengan temuan Pansus Monev Perizinan DPRD Propinsi Riau, PT Peputra Suprajaya mengolah perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Dalam draft RTRWP Riau 2016-2036 juga merujuk pada SK 878/Menhut-II/2014, korporasi tersebut masuk dalam holding zone.

Selain PT Peputra Suprajaya ada ratusan perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang masuk dalam holding zone seluas 1,1 juta ha. SBY juga tahu, karena korporasi itu berada di dalam kawasan hutan semasa SBY menjabat sebagai Presiden.

PT Peputra Suprajaya masuk dalam grup Peputra Masterindo. Masterindo berdiri pada 1993 di  Desa Petapahan, Kecamatan Kapung, Kabupaten Kampar, Riau. Izinnya  Perusahaan Penanaman Modal Asing. Bidang Usaha Oil Palm Plantation and Palm Oil Refinery.

Pemegang Saham: Mr. Sinmardi Taman of Indonesia, Mrs. Rosnah of Indonesia, Mrs. Mariya of Indonesia, Mr. Satimin of Indonesia, Mrs. Mariyana of Indonesia, Mr. Sunarto of Indonesia, HEETON INVESTMENT Pte., Ltd of Singapore. Supervisory Board : Chairman – Mr. Toh Khai Cheng Member (s) – Mr. Tan Mui Choo, Mrs. Rosnah, Mr. Satimin. Dewan Manajemen: President Director – Mr. Sinmardi Taman, Director (s) – Mrs. Mariya, Mr. Oh Kian Seng, Mr. Toh Giap Eng.

PT PSP OK.jpg

Anak perusahaan: PT Peputra  Supra Jaya (Oil PalmPlantation and Palm Oil Refinery), PT Sakti Sawit Jaya (Oil Palm Plantation and Palm Oil Refinery) dan HEETON INVESTMENT Pte.Ltd., of Singapore (Investment Holding)

PT Peputra Suprajaya bukan sekadar toke atau tauke, korporasi itu pemiliknya  cukong.

Kata Tauke secara sederhana yaitu bos atau atasan. Pada kehidupan sehari-hari tauke sering juga disamakan dengan tengkulak, lintah darat dan sejenisnya. Tauke juga sering dikonotasikan sebagai pedagang cina yang memberi hutang kepada warga desa dan sekaligus membeli hasil pertanian atau ikan yang diproduksi warga desa. Menurut Rawa El Amady (Buku Tauke dan Budaya Hutang penerbit Padi Institute, Cetakan Pertama 2014) menyebut Tauke merupakan institusi sosial ekonomi di Desa yang mengatur proses produksi, distribusi dan konsumsi, di mana aktifitas ekonomi di desa berpusat pada tauke.

Kata Cukong—saya jumpai dalam buku Liem Sioe Liong dan Salim Grup karya Richard Borsuk dan Nancy Chng—berasal dari istilah Hokkian yang berarti bos (Zhu gong). Cukong menunjukk kepada pengusaha-pengusaha pemilik perusahaan besar di Indonesia atau orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk usaha atau kegiatan oran lain atau pemilik modal (KBBI).

Saya kira, Cukong bisa saja memodali tauke untuk mengatur manajemen di lapangan. Artinya, yang meminta holding zone bukan sekadar tauke tapi cukong. Cukonglah dibalik semua holding zone.

Cukong lainnya, tentu saja yang menguasai 1,1 juta kawasan hutan yang masuk dalam holding zone.

Untung saja, akhirnya Gubernur Riau bersama DPRD Riau tidak menyetujui holding zone, karena menguntungkan, memperkaya para cukong. Berapa keuntungan cukong yang mengolah sawit di atas kawasan hutan? Temuan Pansus Monev DPRD Riau dan KPK seluas 1,8 juta ha non izin (kawasan hutan, HGU) Rp 34-72 Triliun pertahun jika menghitung pajak tak tertagih selama ini.

Oleh karenanya, segera hapus kata-kata holding zone dalam pasal 25 Ranperda RTRWP 2016-2035. Sebagai bukti bahwa Gubernur Riau dan DPRD Riau menolak holding zone, sebab kata-kata para politisi saja tidak cukup. Politisi kerap membohongi publik.

Langkah Selanjutnya

Setelah menolak holding zone, saatnya Gubernur Riau bersama DPRD Riau menolak draft RTRWP Riau atau tidak mengesahkan penetapan Ranperrda RTRWP Riau 2016-2035 menjadi RTRWP karena, cukong dan korporasi juga menguasai hutan tanah di luar holding zone atau menguasa Rencana Pola Ruang Riau: baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung. Cukong menguasai ruang rakyat dan ruang ekologis.***

Iklan