Rakyat Dapat Mudhorat, Jika RTRWP Riau Segera di-Perda-kan

by Madeali


thumb_IMG_7128_1024.jpg

Bila DPRD Provinsi Riau hari ini menetapkan Ranperda RTRWP Riau 2016-2035 menjadi Perda, masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan yang bergantung pada hutan dapat dengan mudah dikriminalisasi oleh korporasi APP dan APRIL.

Korporasi dapat dengan mudah melaporkan masyarakat adat dan tempatan yang mengambil kayu hutan dan berkebun di dalam areal korporasi HTI dengan tuduhan melakukan tindak pidana kehutanan dan tindak pidana penataan ruang. Meski masyarakat adat dan tempatan sudah ada di dalam konsesi korporasi HTI jauh sebelum Indonesia merdeka.

I

Pada Akhir Januari 2017, saya bertemu puluhan warga di rumah Pak Muis di Desa Bantan Sari, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Mereka bercerita sejauh ini PT Rimba Rokan Lestari (terafiliasi dengan APRIL Grup) bikin warga resah paska lima ribu warga aksi ke Dinas Kehutanan Bengkalis menolak kehadiran PT RRL di Bengkalis.

Warga mulai resah saat mengetahui kebun, tanah, rumah dan pemukiman mereka masuk dalam konsesi PT RRL sejak 2015. Mereka tahu dari Kepala Dinas Kehutanan Bengkalis saat mengundang warga untuk sosialisasi kehadiran PT RRL. Sontak warga marah dan terkejut. Setelah mereka cek, ternyata izin PT RLL sudah ada sejak 1998. SK Menhut No 262/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian HPH HTI seluas 14.875 ha kepada PT Rimba Rokan Lestari (RRL). Namun baru beroperasi tahun 2015.

002 RTRWP 2.jpg

“Kehadiran PT RRL mempengaruhi psikologi masyarakat, kami menjadi tidak tenang saat berkebun, karena kebunlah satu-satunya sumber penghidupan kami,”kata Tarmizi, 45 tahun warga Desa Bantan Timur yang lahir dan besar di Desanya.

Sekira lima ribu warga dari 19 Desa di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis menolak kehadiran PT RRL karena ruang hidup masyarakat berupa pemukiman, rumah, perkebunan kelapa, karet, pinang, sagu dan sawit yang menjadi mata pencaharian mereka masuk dalam konsesi PT RRL. Total 11 ribu areal masyarakat masuk dalam konsesi PT RRL di Bengkalis.

Suasana khas pedesaan masih menghias Kecamatan Bantan. Suasana sejuk di malam hari dan suara tokek masih bersahutan. Di samping rumah, Pak Muis menanam durian, pinang, kelapa, mangga dan kopi.

Pada 2014 saya ke Desa Tasik Betung, Kabupaten Siak, dan melewati Desa Suluk Bongkal, Bengkalis. Dua Desa ini masuk dalam konsesi PT Arara Abadi (Terafiliasi dengan APP Grup). PT Arara Abadi mendapat izin dari Menhut via SK Menhut No 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri seluas 299.975 ha. Ia berada di Bengkalis dan Siak. Perjuangan masyarakat Tasik Betung dan Suluk Bongkal juga sama dengan masyarakat Bengkalis: hutan tanah mereka masuk dalam konsesi PT Arara Abadi.

Pada 5 Juli 2015. Tiba di Duri, Bengkalis pukul 09.30, saya bertemu dengan Zulhusni Syukri dan Arif dari Hipam sekira 5o meter dari Pom Bensin Hang Tuah.

Kami bergerak memasuki Sebanga KM 11. Dari situ mobil memasuki jalan tak beraspal, jalan tanah keras berwarna kemerahan, menuju KM 52 lokasi seekor gajah ditemukan mati tanpa gading dikubur pada 23 Juni 2015 sesudah diautopsi oleh BBKSDA Riau.

Dua jam perjalanan badan terombang ambing. Sesekali mobil menghantam lobang. Suhu di luar mobil 33 derajat celcius.

Kiri kanan jalan tampak pemandangan: pohon sawit, pohon akasia, rumah permanen, rumah terbuat dari kayu, lahan akasia bekas terbakar, pagar dari kawat besi yang melilit kayu-kayu tegak di dalamnya ada tanaman sawit berumur 1-2 tahun, juga perusahaan sedang panen akasia, ada 25 tenda yang dibangun oleh masyarakat adat Batin Beringin Sakai yang dibangun sejak April 2014 atas klaim seluas 7.128 ha lahan mereka masuk dalam konsesi perusahaan. Semua pemandangan itu berada dalam konsesi PT Arara Abadi Distrik Duri.

Kendaraan kami tiba di lokasi. Tanah berwarna kuning bekas galian masih terlihat. Tak ada tanda ini lokasi gajah dikubur. Di pinggiran kuburan itu pohon-pohon akasia berdiri tegak memberi keteduhan pada kuburan gajah.

Menurut Arif jejak gajah bisa terlihat sebelum mati. Gajah melintas dari dalam akasia tak jauh dari kanal yang tertutup dengan rumput dan pepohonan.

Sekira 20 meter dari kuburan gajah ada perkebunan tanaman sawit berusia 1-2 tahun yang dipagari fencing–pagar dari kawat yang dilaliri listrik berfungsi untuk mengusir gajah yang akan merusak tanaman sawit. Biasanya umur sawit 1-5 tahun merupakan makanan favorit gajah. Di dalam fencing itu juga ada satu pondokan seperti menara terbuat dari kayu.

Kami bertolak bertemu dengan Syafrin Markay. Lokasi Syafrin dan warga sakai lainnya membangun pondokan berlapis tenda yang diikat di kayu. Menurut Syafrin, ada 25 tenda mereka bangun atas nama Bathin Beringin Sakai. Mereka menduduki lahan PT AA sejak April 2015, ini mereka lakukan karena PT AA telah merampas hutan tanah ulayat Sakai.

Cerita hutan tanah ulayat dirampas oleh korporasi HTI atas “izin” pemerintah, kembali saya saksikan saat bertemu kembali dengan Pak Tarmizi, Pak Hatta, Pak Firdaus saat perayaan 15 tahun Jikalahari dan peluncuran pejuang pilihan Jikalahari, dari Kampung Berjuang Menyelamatkan Hutan Tanah. Ini kisah mereka:

  1. Masniar – Desa Pungkat – Inhil: http://jikalahari.or.id/kabar/perempuan-yang-merajut-kembali-ketenangan-di-kampung-halamannya/
  2. Ridwan – Pulau Padang – Kep. Meranti: http://jikalahari.or.id/kabar/ridwan-dikriminalisasi-membela-rakyat-pulau-padang/
  3. Tarmizi – Desa Bantan Air – Bengkalis: http://jikalahari.or.id/kabar/tanggung-jawab-saya-kepada-masyarakat/
  4. Eddy Saritonga – Desa Segamai – Pelalawan : http://jikalahari.or.id/kabar/menyelamatkan-hutan-tersisa-di-desa-segamai/
  5. Datuk Elvis – Desa Koto Lamo – Kampar: http://jikalahari.or.id/kabar/menjaga-hutan-dengan-kearifan-lokal/
  6. Firdaus – Desa Dosan – Siak: http://jikalahari.or.id/kabar/masyarakat-dosan-menyelamatkan-hutan-tersisa-di-siak/
  7. Bende – Desa Anak Talang – Inhu: http://jikalahari.or.id/kabar/pemuda-9-penjaga-hutan-adat-dubalang-anak-talang/
  8. Cik Manan – Sungai Tohor – Kep. Meranti: http://jikalahari.or.id/kabar/cik-manan-sekat-kanal-dan-menanam-pohon/
  9. Andri Saputra – Desa Sungai Rawa – Siak: http://jikalahari.or.id/kabar/anak-muda-menjaga-alam-menjaga-kampung/
  10. Habibi (Kibo) – Pekanbaru: http://jikalahari.or.id/kabar/merangkul-sahabat-peduli-lingkungan-melalui-seni/
  11. Efendi – Desa Teluk Meranti – Pelalawan: http://jikalahari.or.id/kabar/memulihkan-kawasan-hutan-di-semenanjung-kampar/
  12. HIPAM – Duri – Bengkalis: http://jikalahari.or.id/kabar/hipam-pegiat-alam-peduli-gajah/
  13. Darwis – Dumai: http://jikalahari.or.id/kabar/darwis-dalam-hutan-bakau-dumai/
  14. Tarmizi – Desa Jumrah – Rokan Hilir: http://jikalahari.or.id/kabar/kehadiran-perusahaan-derita-bagi-tarmizi/
  15. Hatta – Desa Situgal – Kuansing: http://jikalahari.or.id/kabar/lahir-di-hutan-dan-berjuang-untuk-hutan/

Penggalan cerita di atas, satu diantaranya korporasi kerap melaporkan masyarakat kepada polisi dan penyidik PPNS dengan tuduhan merambah dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah (tindak pidana kehutanan). Kasus Suluk Bongkal melawan PT Arara Abadi di Bengkalis salah satu contoh. Contoh lainnya, kasus Pulau Padang, meski pidananya pembunuhan, tetap saja kriminalisasi Ridwan dan Yannas karena kehadiran PT RAPP di Pulau Padang. Yang saya heran, Polisi dan PPNS secepat kilat bergerak dan memenjarakan warga ketika korporasi HTI melaporkan tindak pidana kehutanan. Mengapa?

Cerita lainnya di depan Asri Auzar, Ketua Pansus RTRWP DPRD Riau, Pak Hatta dari Desa Situgal, Kuantan Singingi mengatakan, untuk keluar dari Desanya menuju Pekanbaru, dia harus melewati jalan koridor milik PT RAPP sektor Baserah. “Saya harus menunjukkan empat kali KTP saat melewati pos yang dijaga security PT RAPP. Padahal saya tinggal dan besar di Desa jauh sebelum PT RAPP hadir.”

II

Hadirnya korporasi di atas hutan tanah milik masyarakat yang telah hidup jauh sebelum Indonesia Merdeka, dengan mudah dan gampang diberikan oleh rezim setelah UU Kehutanan ditetapkan DPR RI bersama pemerintah. Sejak itu, secara administrasi korporasi diberi izin berupa SK dari Menteri Kehutanan. Begitu dapat izin administrasi dari pemerintah, korporasi dengan mudah menebang hutan alam dan mengusir masyarakat dari arealnya.

“….Dari waktu ke waktu naik menjadi “legal penuh” di bawah asumsi bahwa semua pihak harus mengakui legalitasnya. Padahal di ranah empirik dan praksis lapangan masih banyak klaim yang belum diselesaikan,” kata Prof Hariadi Kartodihardjo dalam Orasi Ilmiah Bertajuk “Diskursus dan Kebijakan Institusi-Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumberdaya Alam di Indonesia” pada 13 Februari 2016 di Auditorium Rektorat, Gedung Andi Hakim Garuda Nasoetion, Institut Pertanian Bogor.

“Hampir semua aparat pemerintah, pemda, ataupun aparat keamanan dalam pelaksanaan mendengar keterangan semua pihak yang terkait dengan konflik-konflik, mendukung pengelolaan hutan ataupun perizinan dengan anggapan sudah “legal penuh.”

Prof HK kerap bilang, korporasi memang legal, tapi belum tentu legitimate. Maknanya, walaupun kawasan hutan telah diadministrasikan secara sah, tetapi klaim ataupun konflik belum diselesaikan.

Legitimasi dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin (https://id.wikipedia.org/wiki/Legitimasi).

III

Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a (mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan) yang mengakibatkan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta. (Pasal 69 ayat 1, 2 dan 3 jo Pasal 61 huruf a UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Kata ditetapkan merujuk Pasal 22 ayat 6 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang: Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Artinya pidana penataan ruang berlaku sejak perda tata ruang provinsi ditetapkan DPRD Riau dan disahkan Gubernur Riau setelah mendapat persetujuan substansial dari Menteri Dalam Negeri.

Implikasinya, Hutan Produksi (HPT, HP, dan HPK) dalam Draft RTRWP Riau 2016-2035 masuk dalam Pola Ruang Kawasan Budi Daya. Konsesi HTI berada di dalam ruang Hutan Produksi Tetap (HPT, ada juga dalam Hutan Produksi Terbatas). Kawasan Budidaya Hutan Produksi Tetap di lapangan telah dikuasai oleh APP dan APRIL grup seluas 2,3 juta hektar. Di dalam 2,3 juta hektar itu adalah hutan tanah milik adat dan tempatan yang dihuni oleh para pejuang dari kampung di atas. Menurut pidana tata ruang masyarakat adat dan tempatan yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap tidak sesuai dengan fungsi ruang, karena fungsi ruang telah berstatus HP milik APP dan APRIL. Masyarakat dapat dilaporkan oleh korporasi telah melakukan tindak pidana Penataan Ruang.

Menurut saya, Jika RTRWP ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah daerah, korporasi makin gampang mengkriminalisasi masyarakat adat dan tempatan dengan dalih: melakukan tindak pidana kehutanan dan pidana penataan ruang!

 

IV

Jika Gubernur Riau dan DPRD Riau masih berpihak pada masyarakat adat dan tempatan yang bergantung pada hutan tanah, sederhana saja: tolak persetujuan Ranperda RTRWP 2016-2035. Lalu, undang masyarakat adat dan tempatan yang berkonflik dengan korporasi HTI: pemerintah mencatat, mendengarkan derita mereka, lalu ambil kebijakan dan keputusan: lakukan penetapan kawasan hutan berdasarkan putusan MK No 45/PUU-IX/2011. Sebab, seluruh areal korporasi HTI belum ditetapkan, masih penunjukkan. Setelah penunjukkan lakukan penataan batas, pemetaan kawasan dan terakhir penetapan. Dan tentu saja masyarakat adat dan tempatan harus dilibatkan dalam semua proses penetapan kawasan hutan.

Ada yang bilang,”menunda Pengesahan (draft RTRWP Riau) lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, Mari Bersama Kita Dorong DPRD Riau agar segera mengesahkan Draft RTRWP menjadi PERDA.”

Menurut saya jika RTRWP Riau ditetapkan oleh DPRD Riau: rakyat dengan mudah dikriminalisasi oleh korporasi HTI. Dan tentu saja yang dapat mudhorat mereka yang dari kampung berjuang menyelamatkan hutan dan tanah.***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan