Korupsi Politik Dalam Proses RTRWP Riau

by Madeali


I

Gubernur Tidak Menemui Rakyat

Excavator dipinggir Parit yang habis dikeruk. Parit tersebut adalah gambut (Foto Made:06:05:2015)jpg

Excavator dipinggir Parit yang habis dikeruk. Parit tersebut adalah gambut (Foto Made:06:05:2015)jpg

Gubernur Riau via ajudan menyatakan akan hadir dalam dialog bersama masyarakat pukul 20.00, 21 Maret 2017 sempena 15 tahun Jikalahari di Balai LAM Riau. Okto Yugo Setyo, Staf Kampanye dan Advokasi Jikalahari terus berkomunikasi dengan ajudan via telepon maupun WA. Pukul 2015 peserta sudah memadati ruangan Balai LAM Riau. Sekira 50 an warga duduk mengeilingi meja panjang. Di tengah peserta Masniar dari Pungkat Inhil, Firdaus dari Siak, Efendi dari Pelalawan, Elvis dari Kampar, Arief dari Hipam, Habibi dari Pekanbaru, Hatta dari Kuansing, Tarmizi dari Rohil, Edy Silitonga dari Pelalawan, Abdul Manan dari Meranti. Mereka tak sabar menunggu Gubernur Riau untuk berdialog langsung.

Pukul 20.45, Yulwiriawati Moesa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir di tengah peserta. Ia bilang mewakili Gubernur Riau. Gubernur Riau tidak hadir. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan KPK juga tak hadir. Ibu Menteri seminggu sebelumnya sudah konfirmasi tidak hadir dan akan diwakilkan ke esselon I, KPK tidak ada respon. Padahal surat perihal pembicara sudah dilayang ke KPK, Gubernur Riau dan KLHK sepuluh hari sebelum tanggal 21 Maret 2017.

thumb_IMG_6937_1024

Dialog tetap lanjut. Sepuluh dari lima belas warga menyampaikan perjuangan mereka melawan korporasi tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit. Cerita mereka dapat dilihat di:

Perkembangan terbaru datang dari Cik Manan dan Edy Silitonga.

Abdul Manan alias Cik Manan dari Desa Sei Tohor, Kepulauan Meranti mengabarkan izin HTI PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.300 ha telah dicabut MenLHK. Eks izin itu diberikan ke masyarakat di 10 Desa untuk dikelola menjadi Hutan Desa. Di Tohor sagu menjadi penopang utama perekonomian warga. Izin HD diberikan langsung Siti Nurbaya di Medan di tengah Kongres AMAN.

Edy Silitonga juga mengabarkan izin HPHD Serapung-Segamai di Pelalawan telah diterbitkan Siti Nurbaya dan diserahkan langsung di Medan. HD mereka seluas 2.000 ha.

Dari kejauhan saya melihat Yulwiriawati Moesa mendengar dan mencatat setiap kritikan dan pertanyaan warga.

Informasi yang mereka sampaikan, kehadiran korporasi di kampung mereka telah merampas hutan dan tanah lantaran masuk dalam konsesi korporasi. Akibatnya, kayu untuk buat perahu dan perlombaaan jalur kebudayaan tidak lagi ada, abrasi mengancam pulau, termasuk kematian gajah di tengah korporasi.

Jikalahari sempena 15 tahun berdiri mendesain acara Hutan Tanah untuk Rakyat. Sebelum acara puncak, Jikalahari mendokumentasikan perjuangan 15 warga berjudul Dari Kampung Berjuang Menyelamatkan Hutan Tanah. Ia berisi perjuangan masyarakat adat dan tempatan yang hidup jauh sebelum korporasi merusak hutan tanah mereka. Gubernur Riau, KPK dan KLHK diundang langsung dan berdialog dengan mereka di tengah-tengah peserta (diskusi meja bundar). Ia simbol agar pemimpin tidak berjarak dengan rakyatnya.

Mereka lima belas warga yang mewakili cerita dan derita melawan korporasi dan pemerintah suaranya tidak pernah didengar dan dicatat dalam kebijakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Apalagi dalam pembahasan proses RTRWP Riau. Setidaknya, sebelum RTRWP ditetapkan oleh DPRD Riau, aspirasi mereka didengar dan dicatat serta masuk dalam kebijakan pemerintah.

Malam itu, mereka hadir hendak menyampaikan hak konstitusi mereka dalam hukum penataan ruang, yang selama ini tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah sejak pembahasan RTRWP dibahas oleh pemerintah. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak tahu apa itu tata ruang: yang mereka tahu pemerintah mengembalikan hutan tanah mereka yang telah dirampas oleh korporasi karena di situ letak kehidupan dan kebudayaan masyakat melayu.

Sayang Gubernur Riau tak hadir, padahal mereka adalah masyarakat yang terkena dampak langsung, mereka punya hak khusus dalam hukum penataan ruang.

II

Masyarakat Terkena Dampak Langsung

Hukum Penataan Ruang dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberi hak khusus bagi warga atau peran masyarakat dalam penataan ruang. Pada 2010, pemerintah juga telah menerbitkan PP No 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Artinya, masyararkat memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang. Peran itu diberikan sebelum dan setelah RTRWP ditetapkan.

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Karena RTRWP Riau belum ditetapkan, peran masyarakat saat ini berada pada tahap perencanaan tata ruang. Dalam penataan ruang setiap orang berhak salah satunya mengetahui rencana tata ruang (Pasal 60 UU 26 Tahun 2007).

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat salah satunya melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dengan peraturan pemerintah. (Pasal 65 UU 26 Tahun 2007)

Tahun 2010, pemerintah menerbitkan PP No 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Khusus untun perencanaan tata ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa (Pasal 6): (a). Masukan mengenai: Persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah dan kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang dan atau penetapan rencana tata ruang. (b). Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang

Pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat (Penjelasan: pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik) dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang. (Pasal 7)

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15)

Pasal 16: Dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pada tahap perencanaan tata ruang pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban: (a). memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana. (b). melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang. (c). menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang. (d). memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan perUU-an.

Guna meningkatkan peran masyarakat, pemeintah dan pemda membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan per-UU-an (Pasal 23). Informasi dan komunikasi harus memuat paling sedikit informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang yang sedang dan atau akan dilakukan dan atau ditetapkan (Pasal 24 huruf a). Pembangunan sisten informasi dan komunikasi penataan ruang menjadi tanggung jawab gubernur (Pasal 25 ayat 2).

III

Korupsi Terkait Proses RTRWP Riau

Berkaca dalam korupsi alih fungsi lahan dalam RTRWP Riau dengan terpidana Gulat Manurung, Annas Mamun dan Edison Marudut menampilkan kisah bahwa pembahasan RTRWP yang tak pernah atau jarang melibatkan publik atau tidak transparan, patut diduga para elit sedang merencakan korupsi berjamaah. Jika saja KPK tidak menangkap Annas Mamun dan cs, publik tidak akan pernah tahu bagaimana sesungguhnya proses pembahasan RTRWP.

Dalam kasus itu, Annas Mamun yang disuap Surya Darmadi dan Edison Marudut tidak bekerja sendiri mengubah peta dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan. Karena menyangkut spasial dan hal tekhnis, Annas Mamun tentu saja dibantu birokrasi di Dinas Kehutanan dan Bappeda Riau. Karena birokrasi yang tahu semua seluk beluk administrasi pemerintahan dan informasi terkait pemerintahan di daerah.

Birokrasi memiliki kekuasaan atas informasi yang menyangkut kepentingan orang banyak. Informasi berupa rencana, kebijakan dan program yang berkaitan dengan kepentingan publik ini dapat dijadikan objek komersialisasi jabatan dengan pengusaha, konglomerat, atau investor asing. Dalam pembocoran awal atau penjualan informasi penting itu seseorang atau beberapa orang birokrat mendapat imbalan ekonomis, janji-janji promotif, atau imbalan lain yang saling menguntungkan secara transaksional (Artidjo Alkostar dalam Bukunya Korupsi Politik di Negara Modern, terbitan FH UII Press, 2008)

Korupsi terjadi di dalam pemerintahan justru karena pemerintahan yang tertutup. Tertutupnya sistem pemerintahan atau birokrasi pemerintahan dapat dengan mudah membuat pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan. Karena dengan tertutupnya birokrasi pemerintahan dan sistem politik secara umum, publik sulit melakukan pengawasan. Karena pengawasan sulit dilakukan, publik tidak dapat melakukan koreksi dan otokritik terhadap kebijakan atau keputusan pejabat publik. Akibatnya, tindakan atau keputusan pejabat publik bisa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (Farida Pattingi dan Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya korupsi Kekuasaan: Dilema Penegakan Hukum di Atas Hegemoni Oligarki, terbitan Raja Grafindo Persada, 2016)

Dalam kasus Annas Mamun dan cs korupsi berjamaah antara pengusaha, gubernur dan birokrasi menjadi sempurna. Cerita ini saya ambil dari hasil pemantauan sidang http://www.rct.or.id atau riau corruption trial dalam perkara terpidana Annas Mamun, Gulat Manurung dan Marudut. Cerita itu bisa anda lihat di Gulat Manurung (http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-gulat-manurung), Annas Mamun (http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-annas-maamun) dan Edison Marudut (http://rct.or.id/index.php/korupsi/kasus-marudut)

Begini ceritanya:

PADA DAKWAAN PERTAMA, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Annas Maamun menerima uang USD 166.100 (setara Rp 2 Miliar) dari Gulat Medali Emas Manurung dalam rangka pengurusan revisi RTRW Riau. Gulat memasukkan lahannya di Kuantan Singingi 1.188 hektar, Bagan Sinembah Rokan Hilir 1.214 hektar dan lahan milik Edison Marudut Marsadauli Siahaan di Duri Bengkalis 120 hektar.

Di depan persidangan, Gulat Manurung mengakui minta lahannya dimasukkan dalam usulan revisi. Ia menyebutkan lahannya hanya di Kuantan Singingi seluas 140 hektar. Di Bagan Sinembah milik Edison dari Koperasi Mandiri. Ia juga menegaskan tak pernah meminta langsung kepada Annas Maamun agar lahannya dimasukkan. Ia hanya menyampaikan pada Cecep Iskandar, Kabid Planologi Dinas Kehutanan Riau, yang membuat peta usulan revisi. “Saya kan cukup dekat dengan Pak Annas. Selama ini sudah menunjukkan dedikasi. Masa lahan saya kecil begitu saja tidak bisa masuk,” begitu alasannya.

Saat pemeriksaan terdakwa, Annas Maamun menegaskan bahwa Gulat Manurung datang menemuinya sekitar bulan Agustus 2014 sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit. Ia minta lahan yang dikelolanya turut dimasukkan ke dalam usulan revisi. “Saya bilang asalkan itu kebun masyarakat tak masalah, silahkan usulkan.” Annas tidak ingat detail berapa banyak kebun yang diminta Gulat untuk dimasukkan dalam usulan revisi. “Tidak semua usulnya saya penuhi. Beberapa kebun saja,” katanya.

Edison Marudut Marsadauli Siahaan saat bersaksi di persidangan mengakui pernah memberikan koordinat lahannya kepada Gulat Manurung. Alasannya agar ia tahu dimana persisnya letak lahannya. “Saya tidak pernah minta pada Gulat untuk memasukkan lahan saya ke dalam usulan revisi. Saya tak paham RTRW itu. Toh sawit saya selama ini tidak pernah ada masalah,” katanya.

Gulat Manurung menyebutkan bahwa dirinya yang menawarkan Edison Marudut agar lahannya dimasukkan dalam usulan revisi. Ia bilang coba saja dulu, siapa tahu bisa. Nanti diputuskan Menteri Kehutanan. Faktanya, Edison memberikan koordinat lahannya untuk dioverlay ke dalam peta RTRW Riau. Edison dan Gulat sama-sama mengaku teman dekat satu gereja.

Cecep Iskandar saat bersaksi di persidangan mengatakan bahwa lahan yang berada di dalam dakwaan jaksa memang benar sudah dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW Riau. “Semua atas perintah Pak Annas. Perintahnya bisa langsung kepada saya, atau dari Pak Annas disampaikan kepada Pak Gulat, nanti Pak Gulat sampaikan pada saya.”

Terkait uang yang diberikan Gulat Manurung setara Rp 2 Miliar, di depan persidangan Gulat mengakui bahwa uang itu diminta Annas Maamun sekitar bulan September 2014 saat ia sedang berada di Jakarta. “Pak Annas menelepon saya. Minta uang Rp 2,9 Miliar. Kalau tak dapat kau uang itu, cari pinjaman,” begitu yang saya ingat.

Gulat Manurung minta uang Rp 1,5 Miliar ke Edison Marudut Marsadauli Siahaan. Menurut Cecep, lahan Edison seluas 120 hektar sudah masuk ke dalam usulan revisi RTRW Riau. Edison memenuhi permintaan Gulat dan memberikan Rp 1,5 Miliar kepada Gulat. Namun saat bersaksi di persidangan, Edison menyatakan uang itu sebagai pinjaman. Pada akhir September 2014, saat Gulat sudah di dalam penjara KPK, ia menelepon anak buahnya Hendra Pangodian Siahaan dan minta dibuatkan kuitansi tanda peminjaman Rp 1,5 Miliar dan diberikan kepada Edison Marudut berikut 10 surat sertifikat tanah sebagai jaminannya. Kuitansi baru dibuat saat Gulat sudah ditangkap KPK dan Hendra diminta memalsukan tanda tangan Gulat. Tanggal pada kuitansi juga dibuat mundur dari tanggal saat pembuatan kuitansi.

Dari semua rekaman komunikasi yang diputar jaksa selama proses persidangan, tidak pernah ada kata ‘meminjam’ di dalam percakapan tersebut seperti yang diutarakan Edison maupun Gulat. Mereka berkomunikasi menggunakan Bahasa Batak. Hal ini diperkuat dari keterangan penerjemah Bahasa Batak ke Indonesia, Warisman Sinaga, yang dihadirkan jaksa. Ia menegaskan tidak ada kata ‘meminjam uang’ dari semua rekaman percakapan yang diputar penyidik KPK saat ia diperiksa, maupun saat rekaman diputar di persidangan.

Annas Maamun minta Gulat mengantarkan uang tersebut ke Jakarta. Ia menelepon berkali-kali untuk bergerak cepat karena waktu sudah semakin mepet. Tiba di Jakarta, Annas minta uang itu ditukarkan dalam bentuk Dollar Singapura. Gulat menghubungi Edison Marudut, yang menurut Edison dan Gulat, saat itu kebetulan Edison sedang berada di Jakarta, untuk pergi bersama menukarkan uang dari Dollar Amerika ke Dollar Singapura. Edison yang terlibat aktif selama proses penukaran uang. KTP-nya menggunakan KTP Edison.

Annas Maamun menyebutkan dirinya minta Gulat Manurung bawa uang Rp 2,9 Miliar ke Jakarta. Ia mengaku uang itu untuk memberangkatkan masyarakat menemui Anggota DPR RI Komisi IV dan Menteri Kehutanan dalam rangka pengurusan RTRW Riau. Dalam beberapa rekaman percakapan yang diputar jaksa, jelas Annas menyebut uang tersebut untuk anggota DPR RI. Namun saat diperiksa sebagai terdakwa, ia bersikeras menyatakan uangnya untuk memberangkatkan masyarakat. Hakim menyebutkan jawabannya tidak logis. Jaksa terus menggali dengan menanyakan, “Apakah memberangkatkan masyarakat harus pakai dollar? Bahkan dari Dollar Amerika ditukar ke Dollar Singapura?” Annas berkelit lagi dengan menjelaskan masyarakat tidak jadi diberangkatkan karena waktu sudah mau habis. Seminggu lagi akan dilantik anggota DPR RI yang baru. Jadi uang itu dia pakai untuk kepentingan pribadi. Dia minta ditukar ke Dollar Singapura karena lebih stabil. Kalau Dollar Amerika turun naik. Setelah tiba di Pekanbaru akan dikembalikan lagi uangnya pada Gulat Manurung. Hakim menyatakan repot bolak balik begitu. Annas menjawab tak apalah repot, karena itu sudah kebiasaan saya.

PADA DAKWAAN KEDUA, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Annas Maamun menerima uang Rp 500 juta dari Edison Marudut Marsadauli Siahaan melalui Gulat Medali Emas Manurung agar Annas Maamun memenangkan proyek-proyek yang diikuti PT Citra Hokiana Triutama, perusahaan milik Edison, di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Propinsi Riau.

Selama tahun 2014, PT Citra Hokiana Triutama mendapat proyek peningkatan jalan Taluk Kuantan-Cerenti dengan nilai kontrak Rp 18,5 Miliar), kegiatan peningkatan jalan Simpang Lago-Simpang Buatan dengan nilai kontrak Rp 2,7 Miliar), kegiatan peningkatan jalan Lubuk Jambi-Simpang Ibul-Simpang Ifa dengan nilai kontrak Rp 4,9 Miliar.

Anak kandung Annas Maamun, Noor Charis Putra, bekerja sebagai Kepala Seksi Jalan Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau.

Gulat Manurung saat bersaksi di persidangan mengakui membantu Edison Marudut dalam pengurusan proyek-proyek tersebut. Begitupun Edison saat bersaksi di persidangan mengakui bahwa ia menyuruh Jones Silitonga, Direktur PT Citra Hokiana Triutama untuk memberitahukan pada Gulat Manurung proyek apa saja yang sudah diikuti perusahaannya saat proses pelelangan sedang berlangsung.

Bulan Agustus 2014, Jones diperintah oleh Edison memberikan uang Rp 500 juta kepada Gulat. Jones mengantarkannya langsung kepada Gulat. Mereka bertemu di Jalan Mustika. Uang diambil dari kas perusahaan PT Citra Hokiana Triutama. Jones mengaku tidak tahu untuk apa uang itu, hanya menuruti perintah Edison. Edison mengaku Gulat pinjam uang tersebut.

Setelah menerima uang dari Jones, Gulat minta Hendra Pangodian Siahaan, anak buahnya, mengantarkan uang itu ke Rumah Dinas Gubernur Riau. Di sana Fuadilazi, Kabag Protokoler Pemprop Riau, sudah menunggu. Hendra saat bersaksi mengatakan memberikan langsung uang itu kepada Fuadilazi. Ia tak tahu untuk apa uangnya, hanya mengikuti perintah Gulat saja.

Fuadilazi saat bersaksi di persidangan mengatakan menyuruh wakilnya, Firman Hadi menyiapkan tiga orang protokoler berangkat ke Jakarta sore itu juga mengantarkan uang untuk Annas Maamun yang saat itu sedang berada di Jakarta. Firman saat bersaksi di persidangan menjelaskan bahwa ia membawa uang Rp 500 juta itu ke ruang VIP Bandara Sultan Syarif Kasim II dan membaginya menjadi dua bagian. Satu bagian Rp 300 juta dibawa Piko Tampati dan Rp 200 juta dibawa Said Putra. Ahmad Taufik bawa tas hitam tempat meletakkan uang setelah tiba di Jakarta.

Setiba di Jakarta, mereka bertiga menghubungi ajudan Annas bernama Triyanto. Tri minta mereka mengantar langsung uangnya kepada Annas Maamun. Piko diutus karena sedang tak memakai seragam dinas protokoler. Saat bertemu dengan Annas, Piko mengaku sebagai anak buah Gulat Manurung. Setelah uang diterima Annas, dia pun meninggalkan rumah Annas di Cibubur.

Annas Maamun saat diperiksa sebagai terdakwa mengakui menerima uang Rp 500 juta dari Gulat Manurung. Namun ia menyatakan itu uang pengembalian karena tidak jadi membeli ruko di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Kata Annas, Gulat tak mau menyimpan uang itu dulu dan menunggu Annas pulang ke Pekanbaru baru diberikan, karena menurut Gulat nanti dia bisa susah. “Karena Gulat yang minta diantar langsung ke Jakarta, ya sudah,” kata Annas.

Tim pengacara maupun Annas Maamun senditi tidak ada menghadirkan saksi atau memberikan barang bukti yang bisa memperkuat keterangan Annas Maamun tersebut.

PADA DAKWAAN KETIGA, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Annas Maamun menerima uang dalam bentuk Dollar Singapura setara Rp 3 Miliar dari PT Duta Palma melalui Suheri Tirta, Humas PT Duta Palma. Surya Darmadi, Komisaris PT Duta Palma menjanjikan uang Rp 8 Miliar setelah Menteri Kehutanan menyetujui usulan revisi RTRW Riau dimana lahan PT Duta Palma seluas 18.000 hektar dimasukkan ke dalam usulan revisi tersebut.

Di depan persidangan, Suheri Tirta mengakui membuat surat permohonan kepada Gubernur Riau agar lahan PT Duta Palma turut dimasukkan dalam usulan revisi RTRW Riau. Surat diantar ke Rumah Dinas Gubernur Riau dan ia menunggu di rumah dinas sampai Annas Maamun memberikan disposisi. Ia tak bertemu langsung dengan Annas dan surat disposisi diantarkan oleh anak buah Annas kepada dirinya.

Annas memberikan keterangan agak berbeda saat diperiksa sebagai terdakwa. Ia mengaku memberikan disposisi atas permohonan PT Duta Palma dan disposisi dibuat di Kantor Gubernur Riau, bukan di rumah dinas. “Malam itu asisten saya membawa surat tersebut ke Kantor Gubernur dan besok paginya saya disposisi dengan meminta Wagub untuk meneliti lebih lanjut permohonan itu.”

Di depan persidangan, Annas Maamun mengatakan tak jadi memasukkan lahan PT Duta Palma ke dalam usulan RTRW Riau karena menurut Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rahman, lahan milik PT Duta Palma tidak bisa dimasukkan. “Setelah menerima surat disposisi dari Pak Annas, besoknya saya langsung datang menemuinya. Saya tanya bagaimana lahan PT Duta Palma ini? Kata Pak Annas tak usah lagi dimasukkan,” ujar Arsyadjuliandi saat bersaksi di persidangan.

Zulkifli Hasan, saat itu Menteri Kehutanan, saat bersaksi di persidangan menerangkan bahwa Surya Darmadi pernah menemuinya terkait perubahan kawasan hutan lahan PT Duta Palma. “Maksud dan tujuan pertemuan adalah Surya Darmadi meminta bantuan untuk penerbitan izin pelepasan hutan untuk perkebunan terkait tata ruang Propinsi Riau. Saya bilang silahkan Saudara ajukan dan lengkapi persyaratannya,” kata Zulkifli Hasan.

Mashud, Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, anak buah Zulkifli Hasan, juga pernah bertemu dengan Surya Darmadi. Zulkifli Hasan minta Mashud menemui Surya Darmadi di ruangan sebelah ruang kerjanya. “Saat itu pada intinya Surya Darmadi minta agar lahannya dimasukkan ke dalam usulan revisi. Saya tidak buka lagi berkasnya, langsung saya tolak,” aku Mashud.

Sementara itu, Cecep Iskandar, Kabid Planologi Dinas Kehutanan Riau, yang membuat peta usulan revisi RTRW Riau, saat bersaksi di persidangan menyebutkan lahan yang dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW Riau salah satunya di Kabupaten Indragiri Hulu, milik PT Duta Palma.

Untuk memperkuat keterangan Cecep, jaksa memutar rekaman percakapan antara Cecep dan Annas saat pemeriksaan terdakwa. Rekaman pembicaraan pada 17 September pukul 00.11 tersebut berisi perintah Annas kepada Cecep agar jangan berangkat dulu ke Jakarta mengantarkan surat usulan revisi kedua RTRW Riau dan diminta menemui dirinya di rumah dinas pukul 08.00 pagi besok harinya.

Annas mengatakan maksud perintahnya itu untuk memastikan pada Cecep bahwa kebun masyarakat miskin dan proyek pemerintah Propinsi Riau sudah dimasukkan semua dan tidak ada yang ketinggalan. Ia bilang tak ada perubahan dari usulan pertama revisi RTRW Riau.

Jaksa kembali memutar rekaman pembicaraan lain antara Annas dan Gulat Manurung. Isinya Annas memastikan pada Gulat apakah peta yang dibawa Cecep ke Jakarta sudah ditambahkan lahan yang dimintanya untuk dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW Riau. Diduga lahan yang dimaksud adalah lahan PT Duta Palma. Dalam percakapan itu, Gulat menjawab dalam file sudah ditambahkan, tidak perlu diprint karena yang diberikan ke Kementerian Kehutanan dalam bentuk file, bukan hasil print. Annas sempat menyebutkan dalam percakapan, “Bila perlu tiru saja teken saya, tak apa dah.”

Saat ditanya maksud perkataan tersebut, Annas mengaku lupa apa maksudnya. Ia bersikeras tak ada yang berubah antara surat usulan pertama dan kedua revisi RTRW Riau dan lahan PT Duta Palma tidak masuk dalam surat usulan revisi.

Terkait lahan PT Duta Palma, saat bersaksi di persidangan, Gulat Manurung menjelaskan pada malam tanggal 17 September 2014, ia ditelepon Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau, dan diminta datang ke Kantor Zulher. “Saat saya tiba, di sana sudah ada Surya Darmadi dan Suheri Tirta. Zulher minta tolong pada saya untuk menyampaikan keinginan Surya Darmadi memasukkan lahan PT Duta Palma ke dalam usulan revisi RTRW Riau kepada Annas Maamun. Mereka menjanjikan uang Rp 8 Miliar untuk Annas. Saya juga dijanjikan uang,” kata Gulat.

Pernyataan Gulat tersebut dibantah Surya Darmadi, Suheri Tirta, maupun Zulher. Mereka bertiga mengakui memang ada pertemuan malam itu di Kantor Zulher. Surya menjelaskan dia hanya silaturahmi saja karena diajak Suheri. “Saya mengingat dulu tahun 1980-an pernah ke kantor itu saat baru buka kebun sawit di Riau. Itu saja. Kantornya ramai kayak di pasar. Setelah itu saya pulang,” kata Surya. Suheri turut membantah pernyataan Gulat. Begitu pun Zulher. “Saya keluar saat mereka bahas perubahan kawasan hutan. Saya bilang, ini bukan urusan saya. Kalau terkait ISPO, saya mau, tapi kalau sudah kawasan hutan, itu ranah Dishut, Bappeda dan Gubernur Riau. Saya tak ikut campur.”

Menurut keterangan Gulat Manurung, pada 18 September pagi harinya, ia datang ke Rumah Dinas Gubernur Riau bersama Cecep Iskandar. Setelah membahas peta usulan revisi RTRW Riau, Gulat menyampaikan pada Annas bahwa PT Duta Palma menjanjikan uang Rp 8 Miliar untuk Annas. Saat diperiksa sebagai terdakwa, Annas membantah keterangan Gulat dengan menyebutkan tak ada pembahasan uang saat itu.

Tanggal 18 September siang, Gulat bertemu dengan Suheri di Hotel Aryaduta. Gulat mengatakan saat itu Suheri memberikan dua amplop cokelat kepada dirinya. Satu amplop untuk Annas Maamun berisi uang Dollar Singapura setara Rp 3 Miliar. Satu amplop lagi untuk dirinya berisi uang dollar Singapura setara Rp 650 juta. Suheri saat menjadi saksi di persidangan mengakui pertemuan di Hotel Aryaduta dengan Gulat namun membantah memberikan amplop berisi uang. “Yang ada Pak Gulat minta uang kepada saya Rp 2 Miliar tapi tidak saya tanggapi,” katanya. Keterangan Suheri dibenarkan Alisardi Firman, Manajer PT Duta Palma yang menemani Suheri saat bertemu dengan Gulat di Hotel Aryaduta.

Setelah pertemuan di Hotel Aryaduta, sore harinya Gulat menuju Rumah Dinas Gubernur Riau untuk menyerahkan amplop cokelat tersebut kepada Annas Maamun. Saat dimintai keterangan terkait hal itu, awalnya Gulat menjawab berbelit-belit, bahkan sempat menyebutkan lupa apakah ada memberikan uang setara Rp 3 Miliar itu kepada Annas Maamun. Namun setelah dicecar jaksa dan hakim, Gulat akhirnya mengakui bahwa uang tersebut diserahkannya kepada Annas Maamun di ruang makan Rumah Dinas Gubernur Riau sore hari tanggal 18 September 2014.

Terkait keterangan Gulat tersebut, Annas membantah. Ia bilang tak ada menerima uang dari Gulat Manurung senilai Rp 3 Miliar. Saat bersaksi di persidangan, Surya Darmadi menyatakan hal sama, tak ada memberikan uang untuk Annas maupun untuk Gulat melalui Suheri Tirta.

Namun di depan penyidik KPK, Gulat mengakui bahwa ia menerima uang Dollar Singapura setara Rp 650 juta dari PT Duta Palma. Penyidik menggeledah rumah Gulat Manurung dan menemukan uang tersebut di rumahnya. Hal ini dibenarkan saksi Odor Juliana Sidabutar, istri Gulat Manurung. “Memang ada orang dari KPK datang ke rumah dan mengambil uang yang ditemukan di lemari suami saya.”

Gulat mengakui di persidangan bahwa uang setara Rp 650 juta itu diberikan bersamaan dengan uang untuk Annas Maamun setara Rp 3 Miliar dari PT Duta Palma.

Cerita di atas menggambarkan, bahwa dalam pembahasan RTRWP Riau publik tidak pernah dilibatkan, buktinya proses pembahasan RTRWP Riau hanya diketahui segelintir elit: mulai dari Gubernur, Birokrasi (Kepala Dinas dan PNS lainnya), dan tentu saja pengusaha hitam termasuk akademisi macam Gulat Manurung.

Artidjo Alkostar mengatakan korupsi politik salah satu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintahan negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dan atau pihak-pihak yang memiliki jabatan atau posisi politik. Korupsi politik ini bisa dilakukan oleh presiden, kepala pemerintahan, para menteri suatu kabinet yang pada dasarnya memiliki jabatan politis, anggota parlemen, dapat dikualifikasikan sebagai korupsi politik, karena perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas atau kemudahan politis yang dipunyai oleh pelaku. Fasilitas yang disalahgunakan pada dasarnya amanat atau kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

IV

Investasi Terhambat

Gubernur selalu berkeluh kesah bahwa investasi terhambat karena RTRWP Riau belum disahkan. Investasi apa dan siapa investornya? Gubernur Riau tidak pernah menyebutnya.

Temuan Jikalahari,  dari data Bappeda Propinsi Riau yang disampaikan kepada Gubernur Riau per Februari 2016 berjudul “Investasi yang tertunda proses perizinannya di Propinsi Riau yang disebabkan belum selesainya Perda RTRW”, menyebut nama-nama investor:  PT Jasa Marga (pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, PT Kereta Api Indonesia (pembangunan jalur kereta api trans sumatera (Dumai-Bukit Kayu Kapur), PT Pelabuhan Indonesa (Pelabuhan Tanjung Buton, Siak),  PT Perusahaan Listrik Negara (Energi/Listrik), PT Perusahaan Gas Negara (Energi/Gas), SKK Migas (perminyakan), PT Chevron Pacific Indonesia (perminyakan), PT Riau Andalan Pulp and Paper/PT Sateri Viscose International (Rayont Plant), Perusahaan-perusahaan perkebunan swasta (perkebunan, pabrik kelapa sawit, jalan produksi), perusahaan-perusahaan pertambangan, Rumah Sakit Swasta, PT Besimindo Materi Sewatama (Pengeboran), Investasi di Kota Dumai (beberapa sektor) senilai sekira Rp 20,017 Triliun. Permasalahan utama terkendala perizinan pemanfaatan ruang dan berada di dalam kawasan hutan.

Lagi-lagi korporasi besar sektor migas, perkebunan kelapa sawit dan HTI dibalik layar percepatan pengesahan RTRWP Riau. Cerita itu sama dengan cerita dibalik korupsi Annas Mamun.

Tentu saja masih ada waktu bagi Gubernur Riau dan DPRD Riau tidak mengulang cerita korupsi dalam proses RTRWP Riau. Caranya?

Lupakan investasi. Undang Rakyat, dengarkan dan catat, lalu masukkan dalam kebijakan RTRWP Riau. Beri Rakyat Ruang berupa: kembalikan hutan tanah milik mereka yang dirampas korporasi!***

Iklan