Desa “Diputihkan”, Siapa Yang Untung?

by Madeali


003 RTRWP ok.jpg

Asri Auzar, Ketua Pansus RTRWP DPRD Propinsi Riau pada 21 Maret 2017 di acara Diskusi RTRWP Riau sempena 15 tahun Jikalahari di Balai LAM Riau mengatakan 142 Desa akan ia keluarkan dari kawasan hutan. 

Di koran harian Tribun Pekanbaru edisi 17 April  2017, ia ulangi lagi perkataan itu. “Sebagai ketua pansus RTRWP, saya tetap akan sampaikan rencana Holding Zone tentang 142 desa, kemudian kawasan perindustrian, jalan propinsi dan kabupaten, dan infrastruktur lainnya, untuk segera diputihkan. Totalnya ada sekitar 300 ribu hektar. Harusnya kawasan ini yang dimasukkan pihak KLHK dalam SK tersebut. Jadi tidak menunggu terlalu lama melalui holding zone.”

Apa untungnya bagi cukong dan korporasi perkebunan kelapa sawit bila Desa dikeluarkan dari kawasan hutan atau istilah Asri Auzar “diputihkan”?

Cukong dan Korporasi

PADA 23-25 November 2015, saya meliput ke Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu untuk melihat kebakaran hutan dan lahan di dalam Hutan Lindung Bukti Betabuh.

Naik turun bukit menggunakan mobil, hamparan tanaman sawit menghias isi hutan lindung Bukit Betabuh. Pondokan dari kayu, rumah dari kayu di sampingnya terhampar lahan bekas terbakar, dan beberapa ditanami pohon sawit yang masih kecil. Bekas pohon-pohon terbakar terpapar di atas tanah.

Saya tiba di salah satu bukit. Sekitar 10 orang sedang bekerja membersihkan lahan bekas tebakar. Pondokan itu milik Gultom yang memiliki 60 ha lahan sawit. Pondokan itu dijaga Zega bersama rekannya. Tak jauh dari pondokan, colt diesel yang membawa bibit sawit sedang diturunkan oleh lima orang menuju tempat lahan bekas terbakar.

Zega menjelaskan. Dia biasa kerja borongan. Mulai dari mengimas, membersihkan lahan, membakar, dan menanam sawit termasuk menjaga kebun sawit. Masing-masing kegiatan itu harganya berbeda: Imas Tumbang Rp 800-900 per hektar, tanam bibit sawit per pokok Rp 500 sampai Rp 600, menjaga perkebunan sawit Rp 2 juta perbulan.

Selain dimiliki perorangan, di dalam hutan lindung Bukit Betabuh bahkan ada ribuan hamparan bibit sawit yang sedang ditanam di dalam polibek. Di samping hamparan itu ada rumah memanjang terbuat dari kayu yang diisi puluhan perempuan yang bertugas menjaga dan menananam bibit sawit. Juga ada bekas steking membentuk jalur untuk ditanami tanaman sawit. Seorang perempuan mengatakan rumah dan hamparan bibit sawit milik PT Runggu Prima Jaya.

Adanya PT Runggu Prima Jaya dibenarkan Dinas Kehutanan Indragiri. Awalnya PT Mulia Agro Lestari mengajukan izin lokasi kepada Bupati Inhu pada 7 Juni 2011. Bupati menolak karena areal yang dimohonkan merupakan kawasan hutan lindung. Lokasi yang sama dimohonkan PT Mulia Agro Lestari saat ini telah dikelola PT Runggu Prima Jaya.

PT Runggu Prima Jaya menguasi 1000 ha lahan untuk ditanami kelapa sawit. Lahan itu dibeli dari kelompok tani dari  Desa Anak Talang.

Saya mendapat bukti Berita Acara Perjanjian atau Kesepakatan terhadap perusahaan PT Sawit PT Runggu antara kelompok tani berbunyi:

Pertama, Kelompok Tani Impang Sejahtera menyerahkan lahan seluas 1.000 ha untuk perkebunan dengan pola 60%-40%. Kedua, Lahan seluas 600 ha (60%) dikerjakan PT Runggu, dan lahan seluas 400 ha (40%) dikelola kelompok Tani Impang Sejahtera serta biaya pengolahannya diberikan pihak PT Runggu ke pihak warga.

Berita Acara itu tertanggal 9 November 2011 ditandatangi Kelompok Tani Impang Sejahtera warga , PT Runggu oleh Dedi Sihaloho, disaksikan dua orang saksi.

Saya juga mendapat bukti surat keterangan sebidang tanah atas nama Debby CR Aritonang seluas sekira 600 M2 atau 600 ha di jalan sei santan RT 07, RW 03, Desa Anak Talang yang diteken  Kepala Desa Anak Talang. Lahan atas nama Debby CR Aritonang saat ini dikelola PT Runggu Prima Jaya.

Areal PT Runggu terbakar dua bulan lalu di daerah hulu sungai cenaku. Lahan terbakar pada September 2015. Hasil investigasi lapangan Eyes On The Forest (EoF) menemukan sepanjang September-Oktober 2015, kebakaran terjadi di areal PT Runggu Utama Jaya di dalam hutan lindung bukit betabuh.

Di dalam hutan lindung bukit betabuh tak ada pakai surat, hanya surat keterangan ganti rugi. Beli lahan minta izin dari desa.

Seseorang menawarkan lahan miliknya kepada saya seluas 20 ha di Sungai Santan. Lokasinya agak menanjak dan berbukit, masih belukar harganya perpancang Rp 15 juta. Harga itu di luar membersihkan lahan/imas, dibakar, tanam dan dijaga. Ia sanggup mencarikan orang untuk melakukan semua itu. Sudah diimas baru dibakar. Baru langsung nanam. Yang bakar sekalian yang nimas.

Untuk nimas berupa belukar (termasuk biaya bakar) Rp 800-900 ribu sehektar. Nanam dan mancang Rp 6 ribu per satu batang pohon. Untuk dijaga 24 jam, biasanya untuk luas 12 ha dijaga satu Kepala Keluarga Rp 1,5-2 juta juta sebulan ditambah beras sekarung.

Di Sungai Santan, Selain PT Runggu Prima Jaya yang menguasai 1000 ha, ada juga warga atas nama Gultom menguasai 28 ha. Biasanya warga menguasai 10 ha, dan 20 ha. Di dalam itu hanya ada surat dari Kadus dan Kades, surat pernyataan keterangan tanah garapan.

Selain PT Runggu Prima Jaya, Gultom,  hasil investigasi Eyes On The Forest sepanjang 2012-2013 menemukan deforestasi terjadi salah satunya di hutan lindung bukit betabuh diawali dengan perambahan atau okupasi dengan cara membeli lahan dari warga desa yang diketahu oleh kepala desa dengan menggunakan surat Keterangan tanah, Surat Ganti Rugi.

Masih ada bekas lahan terbakar, kayu-kayu bekas bertumbangan menghitam menjadi arang, ada areal bekas steking yang berbentuk jalur diratakan menggunakan alat berat, ada mobil truk colt diesel masuk membawa bibit sawit, ada rumah dari kayu di sampingnya kayu bekas masih membara mengeluarkan asap. Semua itu berada di dalam hutan lindung bukit betabuh.

Bila Desa  Anak Talang dikeluarkan dari kawasan hutan, otomatis PT Runggu Prima Jaya seluas 1000 hektar tak perlu mengurus izin pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ia jadi legal saat lepas dari kawasan hutan.

PADA 1 JUNI 2015 majelis hakim PN Rokan Hilir No Perkara 042/Pid.Sus/2015/PN.RHL melepaskan  Ir Siswaja Muljadi alias Aseng dari segala tuntutan hukum karena terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Jaksa melakukan kasasi.

Pada 31 Agustus 2016 Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung  Andi Samsan Ngano didampingi Hakim Agung anggota Eddy Army dan Margono  menghukum Aseng bersalah melakukan tindak pidana berupa melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin usaha perkebunan. Ia dihukum satu tahun penjara, denda Rp 1 miler. Barang bukti berupa areal perkebunan yang dikuasai Aseng yaitu kebun bukit dan kebun bawah di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Rokan Hilir, yaitu lahan yang di dalamnya terdapat areal tanaman sawit seluas sekira 453 ha yang berada di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan konservasi, dirampas untuk dikembalikan kepada negara melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir.

Ringkasan kasusnya: di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Pada 2004 Aseng beli lahan kebun kelapa sawit seluas 90 ha dalam keadaan kurang terawat. Ia kelola dan dirawat hingga berbuah dan panen hingga saat ini. Pada 2006 ia kembali membli lahan di daerah perbukitan seluas 400 ha. Sejak 2007 parit mulai digali untuk batas tanah dan ditanami bibit sawit yang dibeli dari PPKS Medan dan dirawat hingga berbuah dan panen sampai sekarang.  Total 63.700 pokok sawit telah ia ditanami di dua areal tersebut. Dalam mengelola kebun sawitnya, Aseng dibantu karyawannya bertugas sebagai pengawas kebun, mandor panen, mandor BHL, mandor babat, mandor kebun bawah dan krani. Di dalam kebunnya, Aseng membangun 54 rumah untuk karyawan.

Pada 2008 Aseng mengajukan permohonan izi dan permohonan pengukuran luas lahannya kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir. Hasil pemeriksaan Dinas Kehutanan Rokan Hilir menemukan lahan Aseng salah satunya masuk dalam areal IUPHHKHT PT Sumatera Riang Lestari.

Hasil Digitalis overlay dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru menemukan areal perkebunan kelapa sawit milik Aseng seluas 453 hektar berdasarkan SK Menhut No 173/Kpts-II/1986 berada pada kawasan hutan produksi tetap Bagan Sinembah seluas 183 ha dan pada kawasan hutan yang dapat dikonversi seluas 270 ha.

Selain melanggar UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Aseng juga melanggar UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan karena tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebut luasan di atas 25 ha wajib memiliki IUP. Lahan seluas 453 ha tidak memiliki IUP maupun Surat Tanda Daftar Perkebunan.

Lahan seluas 453 ha yang dikelola Aseng illegal karena berada dalam kawasan hutan di Desa Teluk Bano I. Desa Teluk Bano masuk dalam kawasan hutan. Bila Pansus DPRD Riau mengeluarkan Desa Teluk Bano I dari kawasan hutan atau menjadi non kawasan hutan, yang paling diuntungkan adalah Aseng. Dia tak perlu mengurus izin peleasan kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia juga tak perlu membayar denda Rp 1 Milyar kepada negara karena tidak lagi berada di dalam kawasan hutan.  Ir Siswaja Muljadi alias Aseng saat ini anggota DPRD Propinsi Riau dari partai Gerindra periode 2014-2019.

Dua cerita di atas contoh ril desa-desa saat ini telah dikuasai oleh cukong dan korporasi sawit. Penguasa tanah di desa sesungguhnya bukan lagi milik warga desa, masyarkat hukum adat dan tempatan.

Apakah dua Desa di atas bagian dari 142 Desa yang hendak putihkan oleh Asri Auzar? Saya tidak tahu, sebab setakat ini, Pansus DPRD Riau tidak pernah menyebut nama-nama 142 Desa.

Juga, saya tidak tahu, apakah Pansus RTRWP Riau sudah melakukan verifikasi 142 desa itu? Jangan sampai 142 desa itu begitu diputihkan atau dilepaskan menjadi kawasan non hutan, justru menguntungkan para cukong dan korporasi.

Saya setuju, bila desa-desa yang diputihkan itu adalah memang benar-benar dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan tempatan yang bergantung pada hutan.

Langkah yang sebaiknya ditempuh oleh Pansus RTRWP DPRD Riau tidak memasukkan 142 ke dalam holding zone, karena dasar hukum holding zone tidak jelas. Pansus cukup mereview SK 878 dan 903 dengan cara spatial atau propinsi dan meminta MenLhK merevisi SK tersebut. ***

Iklan