Jumiati Diterkam Harimau di Atas Lahan Gambut


12 Jepang Bg Made

Pemerintah Indonesia, korporasi, lembaga keuangan yang memberi pinjaman kepada korporasi dan negara asal lembaga keuangan, secara langsung atau tidak langsung, sesungguhnya sengaja atau turut membiarkan Jumiati mati di atas lahan gambut. Jumiati bukan, satu-satunya korban.

 

I01 Jepang Bg Made

PADA 3 JANUARI 2018, sekira pukul 20.03. Empat foto masuk ke dalam grup Whatsapp. Saya terkejut saat membukanya: seorang perempuan berbaju merah jambu, bercelana pendek, tergeletak di atas rerumputan. Leher sebelah kanan berdarah bekas cakaran. Kulit lutut sebelah kanan koyak, daging dan tulang kelihatan. Dia dibunuh harimau saat sedang bekerja di kebun sawit PT Tabung Haji Indo Plantation (THIP).

 

Media memberitakan, sekitar pukul 10 pagi, Jumiati bersama Yusmawati dan Fitriyanti melakukan pendataan sawit yang terserang hama Ganoderma di konsesi perusahaan Blok 10 Afdeling 4 Eboni State, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

Tengah asik bekerja, mereka dikejutkan kehadiran harimau. Berusaha melarikan diri, tiba-tiba setelah berlari sejauh 300 meter, dari arah depan, harimau kembali muncul. Jumiati dan kedua rekannya berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat pohon sawit. Harimau berusaha menangkap Jumiati dengan melompat dan berhasil menggigit kaki Jumiati serta menariknya hingga terjatuh. Jumiati sempat bergumul dengan harimau selama lima belas menit. Harimau itu mencengkram belakang leher dan memakan paha Jumiati hingga meninggal.

Sebelum kejadian tewasnya Jumiati, pada Mei 2017 juga beredar berita dan video kemunculan Harimau Sumatera di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran[6].

Untuk mengetahui cerita lanjutannya, pada 10-14 Januari 2018 Jikalahari mendatangi lokasi kejadian. Menurut karyawan PT THIP yang selamat dari serangan harimau, sejak dua tahun ini harimau kerap menampakan diri, namun tak pernah mengganggu pekerja PT THIP. Harimau ini sering muncul di wilayah perbatasan antara kebun sawit PT THIP dan HTI PT. Satria Perkasa Agung (SPA). Kehadiran harimau merupakan hal wajar. “Karena inilah rumah mereka yang sudah menjadi kebun sawit. Sedikit sekali hutan alam yang tersisa, jika musim hujan terjadi banjir dan harimau keluar ke areal perkebunan. Hutan tersebut berada antara kebun sawit PT. THIP dan HTI PT. SPA.”[7]

Manajemen PT THIP dan PT SPA hanya menyampaikan untuk hati – hati dalam bekerja kepada karyawan. Perusahaan juga tidak memasang plang – plang pemberitahuan bahwa wilayah kerja mereka merupakan lintasan harimau. Luar biasa, seperti normal saja ini berjalan, seolah tidak ada artinya sama sekali kawasan dengan nilai konservasi tinggi ini. Seolah makhluk yang dilindungi bisa begitu co-exist dengan korporasi yang kegiatan usahanya jelas menggusur ruang hidup mereka. “Pasca konflik harimau dan manusia yang terjadi banyak karyawan yang takut dan berhenti bekerja.”[8]

Masyarakat Desa yang berbatasan langsung dengan PT. THIP juga merasa cemas, paska kejadian itu mereka takut untuk ke kebun karena lokasinya sangat dekat dengan PT THIP.

Jikalahari menemukan seluas 2.101 ha dari 79.664 ha areal PT THIP berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap berdasarkan SK 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016. Itu berarti kegiatan mereka yang berada di atas hutan alam tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan illegal.

Temuan lainnya, Pada 2015 Pansus Monitoring Evaluasi Perizinan DPRD Provinsi Riau menemukan, pertama PT THIP terbukti menanam di luar areal konsesi yang diberikan Kementrian Kehutanan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), seluas 7.075 ha. Kedua, menguasai lahan di luar izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5.914 ha. Ketiga, dari aspek keuangan dan perpajakan diduga merugikan keuangan negara, daerah, dan masyarakat dalam bentuk potensi pajak P3 (PPn, PPh, dan PBB) kurang lebih Rp 354 miliar per tahun. Keempat, PT THIP diduga melakukan pengrusakan lingkungan menanaman di Daerah Aliran Sungai (DAS) pada kategori sungai-sungai kecil.

Bukan PT THIP saja yang bertanggungjawab atas matinya Jumiati. Lokasi kejadian merupakan bentang lanskap kerumutan. Di dalam lanskap kerumutan ada 15 korporasi HTI dan HPH dan 8 korporasi Sawit, yaitu PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Arara Abadi, PT Satria Perkasa Agung, PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa, PT Bina Duta Laksana, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bhara Induk, PT Riau Indo Agropalma, PT Bina Daya Bentara dan PT Inhil Hutani Permai (HTI dan HPH) dan PT Gandaerah Hendana, PT Guntung Hasrat Makmur, PT Guntung Idaman Nusa, PT Bhumireksanusa Sejati, PT Sakti Trans Mandiri dan PT Riau Sakti United Plantation dengan dua konsesi (sawit).

Lanskap kerumutan salah satunya terdiri atas Suaka Margasatwa (SM Kerumutan) berada di Kabupaten Pelalawan, Indaragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Luasnya sekira 120 ribu hektar.

Di dalam lanskap ini ada flora dan Fauna. Flora: Punak (tetramerista glabra), sagu hutan (adenantera pavonina), gerunggung (cratoxylum arborescens), bintangur (callophylum schoulatrii), resak (vatica waliichi), balam, (palaqium sp). Fauna: harimau loreng sumatera (panthera tigris sumatrae), macan dahan (neofelis nebulosa), owa (hylobates moloch), rangkong (bucheros rhinoceros), monyet ekor panjang (macaca fascicularis), dan kuntul putih (egretta intermedia)[9].

 

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI PEKANBARU pada 9 Januari 2015 menguatkan putusan PN Pelalawan terhadap terdakwa PT Adei Plantation and Industri dan General Manajer PT Adei Plantation and Industri Danesuvaran KR Singam[10].

Pada 2013, Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menghukum PT Adei Plantation and Industry berupa denda Rp 1,5 Milyar, subsider lima bulan kurungan, bila tak dibayar Tan Kei Yoong (Direktur Utama) akan dikurung selama lima bulan, dan pidana denda tambahan Rp 15,1 Milyar untuk pemulihan 40 ha lahan yang rusak akibat terbakar. Majelis hakim juga menghukum Danesuvaran KR Singam, pidana penjara 1 tahun, denda Rp 2 miliar subsider dua bulan kurungan.

Hakim menilai kebakaran yang terjadi pada 2013 di lahan PT Adei Plantation and Inudstri seluas 40 dari 520 hektar berada di atas lahan gambut merupakan kebun plasma pola KKPA dengan Koperasi Petani Sejahtera di Desa Batang Nilo, Pelalawan. Selain mengelola kebun plasma, PT Adei Plantation and Industri memiliki kebun inti seluas 12.860 hektar (memiliki izin Hak Guna Usaha). Lahan yang terbakar seluas 40 hektar di dalam areal PT Adei Plantation and Industri, terbakar hampir sebulan dan lama dipadamkan oleh manajemen PT Adei lantaran peratalan tidak memadai.

PT Adei Plantation and Industry melalui Direktur Utama Tan Kei Yoong dan Danesuvaran KR Singam sengaja tidak melengkapi sarana dan prasarana terkait pengendalian karhutla, mulai dari pencegahan hingga pemadaman. Apa yang dilakukan Danesuvaran dan PT Adei Plantation and Industry untuk memadamkan api ternyata tidak cukup dengan hanya memenuhi syarat-syarat yang bersifat kebendaaan seperti pembangunan menara tower, petugas pemadam kebakaran serta perlengkapannya, sosialisasi atau pun pengadaan plang- plang yang melarang membakar lahan, Danesuvaran lalai mengantisipasi potensi kebakaran dari pihak ketiga yang ada pada area DAS Jiat dan blok 19 dan 20 seluas 40 hektar.

 

PT BHUMIREKSA NUSA SEJATI ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan seluas 50 hektar yang berada di atas lahan gambut pada 2013 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bhumireksa Nusa Sejati merupakan perusahaan di bidang Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) yang seluruh wilayahnya berada di lahan gambut. Perusahaan memiliki luas 25.759 hektar sesuai dengan Izin Hak Guna Usaha, di Kabupaten Indragiri Hilir. Seluas 5.512 dari 25.759 hektar berkonfik dengan masyarakat.

Pada 2014 UKP4 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama lintas kementerian dan pemerintah daerah di Riau melakukan Audit Kepatuhan Dalam Rangka Pencegahan Kebakatan Hutan dan Lahan di Riau. Audit kepatuhan telah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap terhadap 15 (tujuh belas) perusahaan yang memiliki 17 (tujuh belas) konsesi dan 6 (enam) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Salah satu perusahaan yang diadit PT Bhumireksa Nusa Sejati[11].

Berdasarkan hasil audit tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan standar pencegahan dan pengendalian kebakaran kebun dan lahan, PT Bhumireksa Nusa Sejati termasuk kedalam kategori perusahaan perkebunan yang TIDAK PATUH dengan nilai tingkat kepatuhan (skala 0-100) yaitu sebesar 49,2. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian kuantitatif dari setiap aspek kepatuhan yang sebelumnya dilakukan pembobotan tingkat prioritas dari setiap aspek penilaian. Artinya PT Bhumireksa Nusa Sejati tidak mematuhi hukum Indonesia terkait pencegahan karhutla.

 

PADA 31 AGUSTUS 2016 Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro didampingi Hakim Agung anggota Eddy Army dan Margono menghukum Ir Siswaja Muljadi alias Aseng (saat ini anggota DPRD Propinsi Riau dari partai Gerindra periode 2014-2019) bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki izin usaha perkebunan.

Ia dihukum satu tahun penjara, denda Rp 1 Milyar. Barang bukti berupa areal perkebunan yang dikuasai Aseng yaitu kebun bukit dan kebun bawah di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Rokan Hilir, yaitu lahan yang di dalamnya terdapat areal tanaman sawit seluas sekira 453 ha yang berada di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan konservasi, dirampas untuk dikembalikan kepada negara melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir.

Kasusnya bermula di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Pada 2004 Aseng membeli lahan kebun kelapa sawit seluas 90 ha dalam keadaan kurang terawat. Ia kelola dan dirawat hingga berbuah dan panen hingga saat ini. Pada 2006 ia kembali membli lahan di daerah perbukitan seluas 400 ha. Sejak 2007 parit mulai digali untuk batas tanah dan ditanami bibit sawit yang dibeli dari PPKS Medan dan dirawat hingga berbuah dan panen sampai sekarang. Total 63.700 pokok sawit telah ia ditanami di dua areal tersebut. Dalam mengelola kebun sawitnya, Aseng dibantu karyawannya bertugas sebagai pengawas kebun, mandor panen, mandor BHL, mandor babat, mandor kebun bawah dan krani. Di dalam kebunnya, Aseng membangun 54 rumah untuk karyawan.

Pada 2008 Aseng mengajukan permohonan izi dan permohonan pengukuran luas lahannya kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir. Hasil pemeriksaan Dinas Kehutanan Rokan Hilir menemukan lahan Aseng salah satunya masuk dalam areal IUPHHKHT PT Sumatera Riang Lestari.

Hasil Digitalis overlay dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru menemukan areal perkebunan kelapa sawit milik Aseng seluas 453 hektar berdasarkan SK Menhut No 173/Kpts-II/1986 berada pada kawasan hutan produksi tetap Bagan Sinembah seluas 183 ha dan pada kawasan hutan yang dapat dikonversi seluas 270 ha.

Selain melanggar UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Aseng juga melanggar UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan karena tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebut luasan di atas 25 ha wajib memiliki IUP. Lahan seluas 453 ha tidak memiliki IUP maupun Surat Tanda Daftar Perkebunan. Aseng menjual buah sawitnya, salah satunya kepada PT Jatim Jaya Perkasa (Gandaerah Grup).

PT Jatim Jaya Perkasa pada 2017 dihukum bersalah oleh hakim PN Rokan Hilir berupa membayar denda Rp 1 Milyar dengan ketentuan jika denda tak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, aset PT JJP akan disita dan dilelang untuk pemenuhan biaya denda. Hakim menilai kebakaran seluas 210 ha di atas lahan gambut karena kelalaian PT JJP sehingga mengakibatkan kebakaran.

PT JJP memiliki lahan seluas 11.600 Ha. Ia merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit dan inti sawit. Lokasinya di Kabupaten Rokan Hilir.

 

PT SETIA AGRINDO LESTARI (PT SAL) perusahaan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak beroperasi tahun 2012. Bahkan, PT SAL telah menebang kayu dari hutan alam dan merusak gambut dalam.

Jikalahari menduga telah terjadi tindak pidana korupsi selama proses penebangan hutan alam dan merusak gambut alam di dalam kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Catatan dokumen dan hasil investigasi Jikalahari menunjukkan:

  • 30 Mei 2012: Ir Sulaidy, Direktur PT SAL mengajukan permohonan Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit   seluas sekira 20.000 ha kepada Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Indragiri Hilir yang berada di Desa Simpang Gaung, Desa Belantaraya, Desa Pungkat, Desa Teluk Kabung dan Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung.[12]
  • 1 Agustus 2012: Yuspik SH Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Indragiri Hilir atas nama Bupati Indragiri Hilir (Indra Mukhlis Adnan) menerbitkan keputusan pemberian izin lokasi PT SAL seluas 17.095 hektar.[13] Dalam Keputusan tersebut, salah satu kewajiban PT SAL dalam pemberian izin lokasi yaitu diwajibkan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Prinspinya, Jika areal yang telah direncanakan berada di dalam kawasan hutan, areal itu harus dibebaskan atau dilepaskan oleh KemenLHK atau harus memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK.
  • Surat dari Direktur Jenderal Planologi No S.1489/VII-IPSDH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menyebut hasil telaahan areal PT SAL termasuk dalam PIPIB Rev. III pada lahan gambut dengan fungsi HPK (Hutan Produksi Konversi) dan APL (Areal Penggunaan Lain). Lantas SK No 6315/Menhut-VII/IPSDH/2012 amar kesembilan butir a maka hasil survei lapangan yang bukan berupa gambut dan/atau bukan hutan primer dapat diberikan izin baru.
  • 16 Oktober 2013: Ir H Kuswari, Kepala Dinas Perkebunan Indragiri Hilir menerbitkan Rekomendasi Tekhnis Kesesuaian Lahan Untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT SAL seluas 17.059 ha. Di dalam dokumen ini tertera Direktur PT SAL telah berubah bernama Harianto Tanamoeljono.[14]
  • 13 November 2013: Yuspik SH Kepala BP2MPD Indragiri Hilir atas nama Bupati Indragiri Hilir (Indra Mukhlis Adnan) menerbitkan Keputusan tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT SAL seluas 17.059, atau tiga minggu jelang Bupati terpilih dilantik (Indra Mukhlis Adnan (Bupati Inhil periode 2009-2013) digantikan oleh Wardan).[15]
  • 8 Agustus 2014, Zulkifli Hasan Menteri Kehutanan menerbitkan SK No 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11.552 ha di Propinsi Riau.
  • 29 September 2014, Zulkifli Hasan Menteri Kehutanan kembali menerbitkan SK No 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. Hasil overlay peta Jikalahari khusus di areal PT Setia Agrindo Lestari menunjukkan telah menjadi dominan APL, HPK dan HP.
  • 16-18 Agustus 2014, Jikalahari melakukan survei lapangan menemukan di dalam areal PT SAL terdapat pemukiman warga, fasilitas umum, sekolah, usaha galangan kapal dan kebun warga. Tim juga menyusuri selama hampir tiga jam, menuju ke perkebunan, hutan dan lokasi areal hutan alam yang telah ditebang PT SAL seluas 3 hektar.
  • 14-21 November 2015, Jikalahari melakukan investigasi penebangan hutan alam di areal PT SAL di Desa Pungkat dengan menggunakan Drone dan GPS. Kamera investigator menemukan PT SAL telah menebang hutan rawa gambut sekira 11,5 hektar dan itu hanya pada area yang terlihat pada gambar pantauan satelit kandsat dan pantauan drone. (Lampiran I). Temuan tersebut mengkonfirmasi hasil analisis Citra Landsat 8 GIS Jikalahari. Laju deforestasi di areal PT SAL berlangsung sejak 2013 yang mencapai angka sekira 2.129,33 hektar. Laju deforestasi terlihat pada peta deforestasi di area konsesi PT SAL 2013-2015.

Hasil analisa citra satelit dipadu dengan temuan lapangan, Jikalahari menemukan PT SAL telah menebang kayu dari hutan alam di atas lahan gambut tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Diduga telah merugikan keuangan negara Rp 65 Milyar lebih yang dihitung berdasarkan nilai ekonomi kayu jenis rimba campuran dengan jumlah produksi kayu 89.65m3/ Ha.

Selain kerugian dari hilangnya tegakan hutan, negara juga mengalami kerugian dari penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp 6,5 Milyar dan Dana Reboisasi (DR) USS 1,075.8. Jadi Total kerugian negara akibat penerbitan dan pemanfaatan azin Lokasi dan IUP mencapai Rp71,601,077,482 dan Dana Reboisasi (DR) sebesar u$$ 1,075.8

II

PT Adei Plantation and Industry, PT Bhumireksa Nusa Sejati, PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Tabung Haji Indo Plantation masuk dalam areal bekas terbakar yang direstorasi Badan Restorasi Gambut pada 2018.

Selain empat perusahaan itu, Jikalahari melakukan traking terhadap 55 korporasi sawit di atas lahan gambut dengan ketebalan dari 0,5 hingga lebih dari 4 meter tersebar di 11 dari 12 Kabupaten dan Kota di Propinsi Riau.

Hasil traking 55 korporasi di atas lahan gambut seluas 326.001 hektar dengan rincian: 18 korporasi berada di luar kawasan hutan (memiliki Hak Guna Usaha), sisanya 37 korporasi sebagian berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas, hutan produksi dapat dikonversi, hutan lindung dan hutan produksi tetap. Ke 55 korporasi itu untuk menunjukkan gambut memang dirusak oleh korporasi baik yang memiliki izin maupun tidak berizin.

Sepanjang 2013-2017, hotspot dan kebakaran hutan dan lahan berada di atas lahan gambut ke 55 korporasi tersebut: total 31.366 hotspot (confidence di atas 70 persen, artinya terbakar): 1.073 hotspot berada di dalam areal korporasi yang memiliki Hak Guna Usaha, sisanya berada di dalam kawasan hutan. Artinya dominan hotspot berada di dalam kawasan hutan.

Data di atas menunjukkan, ke 55 korporasi sawit di atas lahan gambut yang berada di atas kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan atau yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin sepanjang 2013-2017 ditemukan hotspot dengan confidence di atas 70 persen yang artinya kebakaran atau titik api dan beroperasi di atas kawasan hutan tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup.

Lima belas tahun Jikalahari memantau deforestasi dan degradasi, sesungguhnya temuan di PT Tabung Haji Indo Plantation, PT Adei Plantation and Industry, PT Bhumireksa Nusa Sejati, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Setia Agrindo Lestari dan kebun sawit illegal milik Ir Siswaja Mulyadi (Anggota DPRD Riau 2014-2019), juga terjadi di atas 55 korporasi sawit di atas lahan gambut di atas.

Data lain menyebut—di gambut dan di mineral—hasil Evaluasi Perizinan Pansus DPRD Riau 2015, menemukan lebih dari 2 juta hektar perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak berizin (khususnya tidak memiliki izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan).

Dari total 513 perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang memiliki izin pelepasan kawasan berjumlah 132 perusahaan atau 25,89%. Sedangkan sisanya yaitu 378 perusahaan atau 74,12% tidak memiliki izin pelepasan kawasan. Jika ditinjau dari pernyataan mantan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, maka ada 2.494.484 hektar perkebunan sawit yang illegal atau mengelola perkebunan sawit dalam kawasan hutan.[16]

Pansus DPRD Riau menemukan dari 1,8 juta kawasan hutan tak berizin yang telah ditanami kelapa sawit oleh korporasi telah merugikan keuangan negara karena tak bayar pajak senilai Rp 34 Triliun pertahuan. Korporasi sawit tersebut ada yang sudah beroperasi sejak 20 tahun terakhir.

Artinya, korporasi sawit di atas lahan gambut dan mineral, ada yang berada di dalam kawasan hutan, ada juga yang tidak. Perilaku 513 korporasi sawit tersebut, tidak jauh berbeda dengan PT Tabung Haji Indo Plantation, PT Adei Plantation and Industry, PT Bhumireksa Nusa Sejati, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Setia Agrindo Lestari dan kebun sawit illegal milik Ir Siswaja Mulyadi (Anggota DPRD Riau 2014-2019).

PT Tabung Haji Indo Plantation (Grup TH Plantation Berhad, PT Adei Plantation And Industry (KLK Grup dan Batu Kawan), PT Bhumireksa Nusa Sejati (Sime Darby) merupakan korporasi asal Malaysia. Di Riau, perusahaan asal Malaysia menguasai sekitar 136.535 ha lahan yang terafiliasi dengan grup Sime Darby-Minamas, Kuala Lumpur Kepong dan Batu Kawan, Anglo Eastern dan Wilmar (Robert Kuok asal Malaysia join bersama Martua Sitorus asal Indonesia, Wilmar punya 180 pemasok di Riau).

PT JJP terafiliasi dengan grup Gandaerah yang menjual sawit ke Wilmar. PT Setia Agrindo Lestari terafiliasi dengan First Resources (dulu Surya Dumai Grup).

Kelima korporasi itu–PT Tabung Haji Indo Plantation, PT Adei Plantation and Industry, PT Bhumireksa Nusa Sejati, PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Setia Agrindo Lestari—telah melakukan kejahatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berupa pembakaran lahan, dugaan melakukan korupsi berupa merugikan keuangan negara dan tak bayar pajak, membeli buah sawit dari kawasan hutan tanpa izin dari Menteri hingga merampas lahan masyarakat, bahkan terindikasi melakukan praktek pencucian uang hingga detik ini masih beroperasi layaknya bussines as usual. Padahal PT Adei Plantation and Industry dan PT Jatim Jaya Perkasa telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan.

Meski mereka melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, dugaan korupsi dan pencucian uang, dana mereka terus mengalir dari Maybank bank asal Malaysia.

Laporan Transformasi Untuk Keadilan (Tuk) INDONESIA dan Profundo pada November 2017 berjudul Maybank Penyandang Dana Sawit Terbesar mendedahkan bahwa pada periode 2010-2016, Maybank menyediakan kurang lebih US$ 3.9 miliar dalam bentuk pinjaman dan Penjaminan Emisi Efek untuk perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit. Setara dengan sekitar 11% dari semua pendanaan yang disediakan untuk perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit terpilih. Faktanya, pada tahun 2016 saja, Maybank menyediakan 60% dari semua pinjaman dan Penjaminan Emisi Efek untuk perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit terpilih.

Pada 2016, jumlah total aset Maybank US$ 164 miliar dan menghasilkan laba sebesar US$ 1.6 miliar. 69% dari pendapatan Maybank pada tahun 2016 dihasilkan di Malaysia, 12% di Singapura, dan 11% di Indonesia. Operasi Maybank di Indonesia mendapatkan laba bersih terbesar pada tahun 2016, dengan peningkatan tahun-per-tahun sebesar 71%.

Melalui pemberian pinjaman, obligasi dan pelayanan Penjaminan Emisi Efek penerbitan saham, dan juga penanaman modal dalam bentuk obligasi dan saham, dari 20 perbankan yang berasal dari Amerika, Singapura, Inggris, Tiongkok, Norwegia dan Jepang memungkinkan Maybank menyediakan kredit ke dalam sektor minyak kelapa sawit. Selain mendanai lima perusahaan di atas, Maybank juga mendanai grup Harita, Salim, Sinarmas, Jadine Mattheson yang punya anak-anak perusahaan di Riau.

Temuan TuK INDONESIA ini menunjukkan pada kita, khusus di Riau: 513 korporasi sawit di atas masih terus melakukan praktek perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dugaan korupsi dan pencucian uang, konflik dengan masyarakat karena aliran duit tanpa henti mengalir ke mereka melalui lembaga keuangan yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapur, Amerika, Inggris, China, Norwegia, Arab Saudi dan Jepang.

III

Luas lahan gambut di Riau sekira 5.098.532 hektar: 2,2 juta untuk fungsi lindung, 2,7 juta untuk fungsi budidaya. Dominan lahan gambut untuk usaha budidaya perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Setidaknya 800 ribu perkebunan kelapa sawit berada di atas lahan gambut baik yang berizin mau illegal (dominan beroperasi di atas kawasan hutan).

Lalu, tiga tahun berturut-turun (2013-2015, terparah sejah 18 tahun terakhir) melanda Propinsi Riau. Polusi asap dari pembakaran hutan dan lahan melanda Kota Pekanbaru dan 11 Kabupaten Kota.

Saya masih ingat, tahun 2013 sekira sebulan lebih polusi asap melanda Riau.

Pada 2014 juga lebih sebulan polusi asap melanda Riau, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang langsung ke Riau. Anehnya, sebelum Presiden SBY datang, hujan mengguyur kota Pekanbaru.

SBY instruksikan Kementerian terkait dan pemerintah daerah menghentikan kebakaran hutan dan lahan mulai penegakan hukum hingga pencegahan. Untuk penegakan hukum, Kepolisian menetapkan PT Adei Plantation and Industri dan PT National Sago Prima (HTI Sagu) sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 10 tersangka: PT Ruas Utama Jaya, PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Suntara Gajapati, PT Sakato Pratama Makmur, PT Sumatera Riang Lestari (Industri Hutan Tanaman), PT Triomas FDI, PT Teguh Karsa Wanalestari, PT Bhumireksa Nusasejati, PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Langgam Inti Hybrindo (sawit). Baru PT Adei Plantation and Industry, PT National Sago Prima dan PT Jatim Jaya Perkasa yang divonis majelis hakim dalam sidang perdata maupun pidana.

Di tengah pergantian Presiden SBY ke Jokowi, polusi asap dan karhutla masih melanda Riau.

Jokowi, 37 hari usai dilantik sebagai Presiden Indonesia ke tujuh, pada 27 November 2014 menemui warga Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Jokowi didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Gubernur Riau dan Bupati Kepulauan Meranti mendatangi langsung gambut yang ditanami pohon sagu dikelola secara arif selama puluhan tahun oleh warga Tebing Tinggi jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kehadiran Jokowi di Riau, atas petisi yang dibuat oleh Abdul Manan, warga Sungai Tohor di change.org yang berhasil mengumpulkan 25.000 dukungan. Dalam petisi itu Pak Manan mengundang Pak Jokowi untuk langsung merasakan dampak kebakaran hutan yang mereka derita bertahun-tahun, Pak Manan mengajak Pak Jokowi blusukan asap ke desanya.

“Saya buat petisi ini atas nama warga Riau, kami sudah lelah diasapi setiap tahunnya,” kata Pak Manan.   Jokowi berdialog dengan warga, juga memasang papan untuk sekat kanal agar gambut selalu basah. “….(Gambut) yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap lingkungan, tapi kalo diberikan kepada perusahaan biasanya monokultur ditanami akasia dan sawit, menyebabkan masalah ekosistem,” kata Jokowi. “Perusahaan-perusahaan yang mengkonversi gambut menjadi tanaman monokultur agar ditinjau kembali (izinnya),” kata Jokowi.

Setelah melakukan kunjungan ke Riau, Jokowi mulai “mewujudkan” corrective action, Khusus untuk di Riau sepanjang 2015-2018, berupa:

Pertama, Izin PT Sumatera Riang Lestari, PT Lestari Unggul Makmur (HTI), PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Rakyat Timber (HPH) dicabut oleh Menteri LHK. Kedua, areal Eks PT Hutani Sola Lestari, PT Siak Rakyat Timber (HPH) dan Taman Nasional Tesso Nilo dijadikan Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo dengan model penyelesaian penegakan hukum terhadap cukong dan ruang kelola untuk masyarakat adat dan tempatan. Ketiga, merevisi Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan korporasi sawit dan HTI yang bekas terbakar dan berada di atas lahan gambut.

Keempat, melakukan penegakan hukum pidana, perdata dan administrasi terhadap korporasi sawit dan HTI yang terbakar sejak 2015. Kelima, sejak 2016- Awal Januari 2018 hotspot dan kebakaran berkurang di Riau karena tim antara pusat dan daerah termasuk anggaran untuk pencegahan karhutla terkoordinasi dengan baik. Keenam, Menteri LHK Siti Nurbaya menolak dratf RTRWP Riau 2017-2037 karena perlindungan gambut dan ruang kelola masyarakat belum diakomodir dalam RTRWP. Siti Nurbaya memerintahkan Gubernur Riau membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum RTRWP Riau menjadi Peraturan Dearah.

Khusus untuk tata kelola sawit Presiden Jokowi pada 2016 mengatakan akan moratorium sawit. Hingga Januari 2018, draft tentang Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit tinggal menunggu persetujuan Jokowi. Begitu pula Perpres tentang ISPO, juga belum terbit.

Terkait lahan gambut, pemerintah juga menerbitkan produk hukum berupa PP 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Atas perintah PP 57, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Pertaturan Menteri terkait perlindungan gambut.

IV

Pada 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit. KPK menemukan struktur penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit terbesar perusahaan swasta (PMDN dan PMA) dengan luas penguasaan mencapai 10,7 juta hektar. Dari total luasan lahan perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan swasta tersebut sekitar 4,7 juta hektar (43,9%) dikuasai oleh 53 grup perusahaan.

Terdapat 19 grup perusahaan kelapa sawit yang menguasai lahan perkebunan kelapa sawit diatas 100 ribu hektar. Dan, terbesar adalah Salim Ivomas Pratama, Sime Darby (Minamas) dan Astra Agro Lestari, yang total ketiga grup ini menguasai lahan seluas 946 ribu hektar. Kebanyakan perusahaan tersebut berstatus PMA. Beberapa perusahaan dari Malaysia juga sangat dominan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia seperti Sime Darby (Minamas), Kuala Lumpur Kepong, Genting Group dan IOI Grup.

KPK juga menemukan izin konsesi perkebunan kelapa sawit berada di izin konsesi pertambangan. Hasil overlay data Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dengan jenis perizinan lainnya menunjukkan sekitar 3 juta hektar HGU tumpang tindih dengan izin pertambangan, 534 ribu hektar HGU dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanam Industri (HTI) dan sekitar 349 ribu hektar HGU dengan IUPHHK Hutan Alam (HA). Ditemukan juga 801 ribu hektar HGU yang masuk ke dalam lahan kubah gambut.

Kajian KPK sejalan dengan temuan TuK untuk penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit. TuK menemukan 25 dari 29 grup perusahaan sawit (4 diantaranya BUMN) dikendalikan oleh 29 taipan, yang setidaknya mengantongi 5,1 juta hektar lahan sawit. Taipan-taipan itu, diantaranya, Sukanto Tanoto, Eka Tjipta Wijaya, Martua Sitorus, Abu Rizal Bakri, Sandiaga S Uno, Surya Darmadi, Martias, juga pengusaha asal Malaysia Robert Kuok.

Lebih jauh TuK INDONESIA menemukan Bank-bank yang memberikan pinjaman kepada para taipan: HSBC, OCBC, CIMB, Mitsubishi UFJ Financial Grup, DBS, Sumitomo Grup, Bank Mandiri, United Overseas Bank, Mizuho Financial Grup, Commonwealth Bank Of Australia, Rabobank, BNI, BRI dan Citi. Bank-bank itu berasal dari Indonesia, Amerika, Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Belanda dan Perancis.

TuK INDONESIA mencatat, investasi tak berkelanjutan negara-negara lain membahayakan keberlanjutan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan dunia masih terus mendukung situasi ketidakberlanjutan, melalui pembiayaan sektor-sektor yang membahayakan dan merisikokan hutan, lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini perlu dan harus segera diubah. Uang bisa diibaratkan seperti peluru, dia punya daya rusak, daya bunuh, bila disalurkan membiayai kegiatan yang tidak berpihak pada keadilan. 

V

Temuan di atas mengkonfirmasi, korporasi sawit terbiasa melakukan praktek perbuatan melawan hukum, satu diantaranya perbuatan pidana, lantaran lemahnya pengawasan pemerintah, lambannya penegakan hukum, dan yang jauh lebih penting: Bank dan lembaga keuangan terus menerus menggelontorkan dana besar kepada korporasi yang punya rekam jejak buruk. Jokowi belum berani—barangkali tidak punya nyali—menghentikan aliran dana kejahatan korporasi, sehingga Jumiati diterkam harimau!

Bukan saja pemerintah Indonesia, korporasi sawit, lembaga keuangan yang memberi pinjaman kepada korporasi dan negara asal lembaga keuangan, bahkan konsumen dan kita semua secara langsung atau tidak langsung, sesungguhnya sengata atau turut membiarkan Jumiati mati di atas lahan gambut.

Jumiati, bukanlah korban satu-satunya. Saya mencatat, khusus di Riau:

  1. 5 warga Riau meninggal terpapar polusi asap 2015
  2. Anggota TNI Pratu Wahyudi meninggal saat memadamkan api di atas lahan gambut, 2016
  3. Supratmin, meninggal di dalam konsesi PT Suntara Gajapati di Dumai. Konflik antara warga dengan korporasi HTI. Ia meninggal di duga mengalami kekerasan dan penganiayaan, 2012
  4. Dua warga Rokan Hulu meninggal saat terjadi bentrok dengan petugas keamanan PT Sumatera Silva Lestari karena konflik lahan, 2009
  5. Satu orang operator alat berat PT RAPP di Pulau Padang meninggal dibunuh di dalam konsesi PT RAPP, karena konflik antara PT RAPP dengan warga Pulau Padang, 2009
  6. 97 ribu warga Riau terkena ISPA polusi asap 2015
  7. 44 warga Riau meninggal karena banjir sepanjang 2008-2014

Tentu saja, daftar di atas masih panjang, bila melihat sejak korporasi merusak hutan dan gambut. Belum lagi, habitat satwa dan flora yang mati karena rumah mereka dirusak.

11 Jepang Bg Made

Masa depan gambut di Riau, saat ini ada di genggaman Presiden Jokowi. Tiga tahun ini (2014-2017), Jokowi setidaknya berhasil menghentikan kebakaran hutan dan lahan di Riau sehingga masyarakat Riau tidak terpapar polusi asap. Hadirnya Badan Restorasi Gambut dan keseriusan KLHK memperbaiki tata kelola gambut, hanya punya waktu bekerja serius sepanjang tahun 2018. Tahun berikutnya, tahun 2019 adalah tahun politik pemilihan Presiden. Jokowi tidak akan lagi fokus menyelamatkan gambut.

Tinggal setahun lagi, beranikah Jokowi menghentikan aliran duit korporasi dari lembaga keuangan?

Saat menyelesaikan tulisan ini, saya sedang berada di Kyoto, Jepang, di tengah musim dingin dan bersalju. Tak jauh dari tempat saya menginap, pada 2 Februari 2018 saya menyaksikan satu ritual pergantian musim festival setsubun (risshun). Masyarakat berkumpul di kuil Budha dan Sinto untuk lempar kacang kedelai pada setan. Saat lempar kacang diiringi teriakan oni wa soto (pergilah kau setan) dan dulu wa chi (datanglah wahai kebahagiaan!). Sepanjang jalan menuju kuil, penjual makanan dan mainan khas Jepang bertebaran kiri kanan jalan.

Saya berharap, masyarakat Jepang, juga berdoa dan berujar oni wa soto pada lembaga keuangan Jepang yang mendanai perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sambil mendesak pemerintah Jepang menghentikan pendanaan untuk korproasi sawit.

Saya juga berdoa di dalam sebuah penginapan dekat dari Kyoto Universitas. Membuka sushi rol Ehomaki panjang. Ia khusus dibuat setahun sekali untuk dimakan pada 3 Februari. Sushinya tak boleh dipotong-potong. Langsung dimakan, menghadap tenggara dan memohon permintaan kebaikan. Ehomaki salah satu ritual dalam festival setsubun untuk usir roh jahat dengan melempar biji kacang pada setan (name maki). Setsubun (risshun) perayaan untuk hari sebelum masuk musim semi. Menurut Prof Okamoto, memakan Ehomaki, ritual untuk memohon kebaikan.

Saya memegang Ehomaki. Menghadap tenggara, di subuh hari, sambil berdoa: beri kami kekuatan melawan kejahatan untuk Jumiati dan makhluk hidup lainnya. Beri surgamu pada mereka yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa demi langit dan bumi Mu yang bersih dari segala bentuk kejahatan terhadap makhluk hidup. ***

Oleh Made Ali[2][3][4][5]

[1] Paper ini dibuat khusus untuk Pertemuan di CSEAS, Kyoto University dengan tema “The Expansion of Palm Oil Plantation and the Future of Peat Swamp in Riau, Indonesia,” 1-7 Februari 2018.

[2] Wakil Koordinator Jikalahari, juga freelance di Mongabay Indonesia, menggeluti isu hukum pidana (kejahatan) khususnya kejahatan kerah putih dan kejahatan korporasi terkait korporasi Kehutanan dan Perkebunan.

[3] Rahmawati Retno Winarni, Direktur TuK INDONESIA memberi gambaran soal lembaga keuangan yang mendanai korporasi sawit di Indonesia

[4] Firda Dea Lova, GIS Jikalahari, membantu membuatkan peta konsesi perusahaan, hotspot hingga pemahaman soal lanskap kerumutan.

[5] Nurul Fitria, staf Advokasi dan Kampanye Jikalahari, membantu membuatkan infografis

[6] https://www.youtube.com/watch?v=6pwYXH9UZ8s

[7] Hasil wawancara dengan karyawan PT THIP yang kami tak sebutkan namanya.

[8] Hasil wawancara dengan karyawan PT THIP, yang kami tak sebutkan namanya.

[9] Halaman III-19 draft Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRWP Propinsi Riau 2017-2037 disusun oleh Bappeda Riau 2017

[10] http://senarai.or.id/category/karhutla/kasus-karhutla-pt-adei/

[11] Laporan Audit UKP4 Tahun 2014

[12] Surat Permohonan No 186/SAM-JKT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012

[13] Keputusan Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Inhil No 503/BP2MPD-IL/VIII/2012/05

[14] Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan Untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT SAL No: 050/DISBUN-PENGEM/X/2013/648

[15] Keputusan No:503/BP2MPD-IUP/X/2013/1 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Setia Agrindo Lestari

[16] Laporan hasil monitoring Pansus DPRD RIAU

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s