Debat Gambut Dalam RTRWP Riau 2017-2037


4

JIKALAHARI sejak awal menolak Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 hasil paripurna DPRD Propinsi Riau, karena, satu diantaranya, kawasan lindung bergambut hanya dialokasikan seluas 21.615 ha dari 5.098.532 ha kawasan gambut di Riau. Padahal KLHK, merujuk pada SK MenLHK Nomor SK.129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional untuk Provinsi Riau seluas 5.040.735 hektar: seluas 2.567.352 hektar untuk fungsi budidaya dan 2.473.383 hektar untuk kawasan lindung.

Luasan Kawasan Lindung Bergambut versi Ranperda RTRWP 2017 – 2037 jauh berkurang dibanding draft RTRWP 2016 – 2035 usulan Pemprov Riau kepada DPRD Prov Riau 2016:

  1. Dalam draft RTRWP 2016 – 2035 Pemprov Riau 2016 mengusulkan seluas 1.693.030 hektar kawasan lindung gambut. Dalam kajian Bappeda RTRWP Riau 2016 – 2035 yang diterbitkan pada Mei 2016 (Bab IV Rencana Pola Ruang 4.1 Rencana Kawasan Lindung) disebutkan kawasan kubah lindung gambut seluas 1.693.030 hektar
  2. Draft Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 hasil paripurna DPRD Riau dan Draft RTRWP Riau 2016 – 2035 usulan Gubernur Riau menggunakan Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Kajian Bappeda yang sama. Anehnya, pada Draft Ranperda RTRWP Riau 2016 – 2035 Bab IV Rencana Pola Ruang 4.1 Rencana Kawasan Lindung halaman IV-2 poin 4 menyebutkan kawasan kubah lindung gambut seluas 1.693.030 hektar, namun pada Draft Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 Bab IV Rencana Pola Ruang 4.1.2 huruf b halaman IV-2 kawasan bergambut tidak menyertakan angka luasan.

Mengapa luasan kawasan lindung gambut dalam draft RTRWP Riau 2017 –2037 hanya mengalokasikan 21.615 kawasan lindung bergambut? Mengapa DPRD Riau tidak mengacu pada SK MenLHK Nomor SK.129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional?

6

Saya kira tekanan korporasi HTI dan Sawit yang sejak awal menolak areal bekas terbakarnya pada 2015 dijadikan fungsi lindung gambut oleh KLHK dan wajib direstorasi yang difasilitasi oleh Badan Restorasi Gambut.

Paska karhutla 2015, pemerintah mereview PP Nomor 57 tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada 2 Desember 2016. Atas perintah PP 57/2016, KLHK menerbitkan PermenLHK Nomor P.14, P.15, P.16 dan P.17[3] yang intinya areal korporasi bekas terbakar di atas lahan gambut tidak boleh ditanami kembali atau dijadikan fungsi lindung.

KLHK segera mengambil tindakan memanggil korporasi HTI dan Sawit yang beroperasi di atas lahan gambut untuk segera memperbaiki RKU dan RKT[4]. Korporasi HTI dan sawit protes pada pemerintah. Mereka bergerilya ke Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Gubernur Arsyajuliandi Rahman. Pada 30 Maret 2017, Airlangga menyurati Presiden Joko Widodo meminta PP 57/2016 direvisi karena berdampak pada investasi industri pulp dan kertas serta kelapa sawit.

Dalam suratnya itu Menperin menampilkan angka statistik bahwa dampak penerapan PP 57 dan turunannya bagi perekonomian negara: pendapatan negara berupa pajak, PNBP, dan devisa (pulp and paper dan sawit) Rp 122 Triliun, pendapatan karyawan dan masyarakat (pulp and paper dan sawit) Rp 45,7 Triliun serta investasi termasuk UMKM (pulp and paper dan sawit) Rp 554 Triliun. Menperin menggambarkan bahwa industri kelapa sawit hulu-hilir menyerap 5,3 juta tenaga kerja dan industri pulp and paper menyerap 1,49 juta tenaga kerja.

Pada 25 April 2017, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis juga mengirim surat ke Presiden menyatakan hal yang sama. Di Riau, gerilya korporasi HTI dan sawit juga terjadi. Pada 20 Juni 2017, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman katakan industri kertas merupakan penyumbang devisa dan berharap polemik PP 57/2016 tidak mengganggu industri HTI di Riau[5].

Pada 25 Juli 2017 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Riau ajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) Permen LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 perihal revisi RKU dan RKT PT RAPP.

Menurut PT RAPP Dampak revisi, korporasi mengancam akan mem-PHK 250 ribu pekerja dan kontraktor. Mereka meminta MA membatalkan Pasal 1 angka 15 d, Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 813, Pasal 8C ayat (l), Pasal 8D huruf a, Pasal 8E ayat (1), Pasal 8C, dan Pasal 23A ayat (1) Permen LHK No. P. 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tertanggal 9 Februari 2017 yang diundangkan pada 27 Februari 2017. Putusannya pada 2 Oktober 2017, MA kabulkan seluruh permohonan SPSI dan KLHK diminta segera mencabut pasal yang digugat karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Disisi lain, usaha pemerintah untuk perlindungan gambut tetap berjalan. Pada 16 Oktober 2017, Menteri LHK terbitkan SK No 5322/2017. SK ini menjelaskan pembatalan RKU milik PT RAPP periode 2010 – 2019 setelah dua kali—28 September dan 6 Oktober 2017— mendapat peringatan untuk merevisi RKUnya untuk disesuaikan dengan kebijakan perlindungan gambut PP 57/2016 namun tak dilaksanakan.

PT RAPP tidak terima dengan keputusan ini sebab merasa dirugikan karena kehilangan areal kerjanya. Dari beberapa pertemuan, menurut Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK, PT RAPP tetap akan menanam di areal kerja sesuai izin yang diperoleh[6]. KLHK mengambil langkah membatalkan RKU milik PT RAPP.

PT RAPP mengatakan akibat pembatalan RKU berdampak pada penghentian seluruh kegiatan HTI di perusahaan. Kegiatan mulai dari penanaman, pembibitan, pemanenan dan pengangkutan, tak dapat dilaksanakn dan berdampak pada ribuan tenaga kerja. Sekitar 4.600 karyawan ‘dirumahkan’ secara bertahap, menyusul 1300 karyawan pabrik dan pemutusan kontrak kerjasama dengan mitra dan pemasok yang memiliki karyawan mencapai 10.200 karyawan[7].

Menyikapi pernyataan RAPP, Jikalahari mempublish 6 kebohongan RAPP pada 20 Oktober 2017 terkait revisi RKU yang digembar-gemborkan perusahaan sebelum karyawan PT RAPP melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Riau. Jikalahari menilai perusahaan yang berbasis di Singapura ini membohongi rakyat Riau dengan isu PHK dan berhentinya kegiatan operasional perusahaan. Berikut kebohongan yang dicatat Jikalahari:

  1. RAPP bohong mengatakan RKU ditolak maka seluruh operasional berhenti. Padahal di lapangan operasional masih jalan seperti biasa, termasuk aktivitas ekspor.
  2. RAPP bohong mereka peduli ekosistem gambut, tapi berkali-kali menanami kembali gambut bekas terbakar dengan akasia, padahal jelas hal itu dilarang untuk melindungi fungsi ekosistem gambut dalam.
  3. RAPP bohong memikirkan rakyat Riau. Mengajukan RKU tanpa berkiblat pada amanat PP gambut, sama artinya RAPP mempertaruhkan nasib jutaan rakyat Riau bila ekosistem gambut tidak terlindungi dengan baik. Ribuan karyawan RAPP merupakan bagian dari jutaan rakyat Riau yang bisa terkorbankan bila lingkungan hidup rusak dan gambut terbakar.
  4. RAPP bohong mereka sedang merevisi RKU saat turun surat peringatan II dari KLHK. Mereka bohong dapat surat peringatan hanya dalam hitungan hari. Padahal semua proses komunikasi perihal RKU antara perusahaan dan KLHK sudah dimulai sejak 19 Mei 2017. Selama proses itu, pihak RAPP nyaris menutup diri dari proses-proses transparansi penyusunan RKU sesuai PP gambut. Mereka memanipulasi seolah-olah sudah mengikuti amanat PP gambut, namun masih tetap mau menanam di kawasan lindung ekosistem gambut. Hal inilah yang akhirnya berujung pada sikap tegas KLHK dengan mengeluarkan surat peringatan II.
  5. RAPP bohong mereka taat pada arahan pemerintah dalam berbisnis yang baik. Faktanya mereka hanya memikirkan keuntungan bisnis, terus melawan dan tidak pernah menunjukkan iktikad baik untuk menyelaraskan antara bisnis dengan lingkungan hidup.
  6. April Group/RAPP bohong mereka peduli lingkungan. Faktanya perusahaan dan mitra mereka telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran lingkungan. Gugatan perdata dimenangkan KLHK, nilainya mencapai Rp16 triliun, dan Direktur2 RAPP tengah diperiksa untuk kasus indikasi perambahan taman nasional Tesso Nilo.

Pada 23 Oktober 2017, ribuan massa dari SPSI Wilayah Riau berkumpul di depan Kantor Gubernur Riau. Tuntutan para pekerja meminta KLHK untuk meneruskan izin operasional perusahaan dan menghormati putusan MA yang mengabulkan uji materiil PermenLHK nomor 17/2017 tentang Pembangunan HTI.

Menteri LHK menanggapi tidak pernah menghentikan izin operasional perusahaan, hanya membatalkan RKU perusahaan. KLHK telah berkali-kali memberikan arahan kepada PT RAPP untuk memperbaiki RKU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi tak digubris. PT RAPP bersikukuh tetap pada RKU sesuai rencana awal, jika ada perubahan akan berdampak buruk pada operasional perusahaan. Akhirnya KLHK harus beri sanksi pada perusahaan HTI ini karena tak mematuhi kebijakan yang berlaku.

Jikalahari menilai pernyataan PT RAPP merugi jika merevisi RKU tidak benar. Faktanya, negara yang sangat dirugikan akibat aktivitas perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan akibatkan kerusakan ekologis, kerugian negara mencapai Rp 712,24 triliun. Ini akumulasi akibat aktivitas PT RAPP dan APRIL Group di Riau yang terlibat kasus korupsi perizinan kehutanan, temuan Pansus Monev Perizinan DPRD Provinsi Riau terkait potensi kerugian negara dari pajak yang tidak disetorkan APRIL Group, kerugian ekologis akibat penerbitan IUPHHKHT milik APRIL Group dalam kasus Burhanuddin Husin dan kerugian negara berdasarkan putusan MA terhadap PT Merbau Pelalawan Lestari[8].

Sibuk bola panas soal revisi RKU, Pada 24 Oktober KLHK merilis, Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono telah bertemu dengan manajemen PT RAPP membahas hal ini. Hasil pertemuan, PT RAPP berjanji patuh dan akan melakukan revisi RKU sesuai PP 57/2016, akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Oktober 2017.

Alih-alih merevisi RKU, pada 16 November 2017 PT RAPP malah menggugat KLHK ke PTUN Jakarta. PT RAPP melalui kuasa hukumnya Hamdan Zoelva ajukan Permohonan Mendapatkan Putusan Penerimaan Atas Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Atau Keberatan Terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK 5322/Menlhk-PHPL/UPL.1/20/2017 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan No Sk 93/VI-BUHT/2013 ke PTUN Jakarta. Sidang perdana dimulai pada 27 November 2017. Sidang berlangsung, berbagai bukti dan ahli dihadirkan.

Di luar sidang, organisasi masyarakat sipil mengkaji persoalan penyebab PT RAPP enggan merevisi RKU dan mematuhi kebijakan pemerintah. Pada 18 Desember 2017, Jikalahari bersama ICEL, TuK Indonesia, WALHI dan masyarakat sipil meminta pada Majelis Hakim menolak permohonan PT RAPP tersebut. Gugatan PT RAPP menjadi bentuk pembangkangan perusahaan milik Sukanto Tanoto ini terhadap kebijakan pemerintah untuk perlindungan gambut bekas terbakar hanya untuk kepentingan bisnis semata.

TuK Indonesia telah mengkaji dan memeriksa data keuangan PT RAPP dan APRIL Group secara saksama. Hasilnya diduga alasan utama PT RAPP menolak mematuhi revisi RKU—untuk mengubah fungsi gambut dalam areal kerjanya menjadi lindung—adalah lantaran 60% landbank-nya memang berada di kawasan gambut. Sepanjang 2010 – 2016, PT RAPP melalui perusahaan induknya, APRIL Group, mendapatkan pinjaman sebesar USD5,8 miliar atau setara dengan Rp 79 triliun dari 43 bank dan lembaga jasa keuangan. Beberapa pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu dekat[9].

Pada 21 Desember 2017, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan PT RAPP. Putusan ini disambut bahagia publik dan menjadi wujud keadilan ekologis bagi warga Riau yang menjadi korban polusi asap dan rusaknya hutan serta gambut sepanjang 18 tahun terakhir. Jikalahari mendukung penuh usaha pemerintah untuk perbaikan ekologis ini, dan kedepannya KLHK dapat mencabut izin korporasi HTI dan sawit yang berada di kawasan hutan alam dan lahan gambut[10].

Korporasi HTI dan Sawit melakukan tindakan litigasi dan non litigasi untuk menghentikan tindakan pemerintah menjadikan areal bekas terbakar di atas lahan gambut menjadi fungsi lindung.

Kini, korporasi HTI dan Sawit sedang berjuang menjadikan seluruh kawasan gambut menjadi kawasan budidaya dalam pola ruang Ranperda RTRWP Riau 2017-2037.

Implikasi Administrasi dan Pidana

Pada 25 September 2017, 50 dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRWP Riau 2017 – 2037 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau. Mereka menyetujui hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 menjadi Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037. Rapat Paripurna ini sempat ditunda dua kali pada 7 Agustus dan 11 September 2017 karena tidak kuorum.

Bila Menteri Dalam Negeri menyetujui menjadi Ranperda RTRWP 2017-2037 menjadi Perda, implikasi hukum berupa administrasi dan pidana otomatis berlaku.

Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a (mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan) yang mengakibatkan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta. (Pasal 69 ayat 1, 2 dan 3 jo Pasal 61 huruf a UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

 

Kata ditetapkan merujuk Pasal 23 ayat 6 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang: Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Artinya pidana penataan ruang berlaku sejak perda tata ruang provinsi ditetapkan DPRD Riau dan disahkan Gubernur Riau setelah mendapat persetujuan substansial dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 61 UU PR berbunyi dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

  1. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  2. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  3. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
  4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 62:
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.

Selain konsekuensi administrasi, konsekuensi pidana juga berlaku: Pasal 69 
ayat 1 berbunyi Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70 
ayat 1 Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Nah, bila RTRWP Riau 2017-2037 menjadi Perda, yang paling diuntungkan adalah korporasi HTI dan Sawit karena areal gambut bekas terbakar tidak bisa dijadikan fungsi lindung dan direstorasi karena dalam Perda RTRWP Riau dia masuk ke dalam kawasan budidaya, bukan kawasan lindung.

Bila KLHK dan BRG memaksakan juga, sudah bisa ditebak mereka tidak akan mau. Rujukan mereka jelas, areal mereka menurut Perda RTRWP Riau 2017-2037 adalah kawasan budidaya, bukan kawasan lindung. Kedudukan Perda lebih tinggi dibanding Peraturan Menteri (Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Untung saja, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak Ranperda RTRWP Riau 2017-2037, salah satu alasanya, perhatian pada fungsi lindung gambut agar tidak terjadi kebakaran berulang.

Pada 16 Oktober 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyurati Mendagri perihal menolak Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau 2017 – 2037 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menteri LHK meminta agar Pemerintah Provinsi Riau menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum Gubernur menetapkan sebagai Perda RTRWP Riau 2013 – 2037.

Mendagri pada 13 November 2017 mengirim surat kepada Gubernur Riau perihal evaluasi Ranperda RTRWP Riau agar Gubernur Riau membuat KLHS. Dua hari setelahnya, Bappeda Riau melakukan konsultasi publik terkait KLHS di kantor Bappeda Riau. Pada 8 Desember 2017, Bappeda kembali menggelar rapat tim penyusun KLHS. Kajian yang dihasilkan, dijadikan dasar pertimbangan untuk menyusun Ranperda RTRWP Riau.

Gubernur Riau menyetujui arahan dari Mendagri untuk membuat KLHS dan membentuk Tim Penyusun KLHS. Pada 15 November 2017, Gubernur Riau melalui Bappeda mengadakan konsultasi publik pertama di kantor Bappeda Riau dengan tujuan merumusakan isu-isu yang akan dibahas dalam KLHS. Pada 21 Desember 2017, Bappeda kembali mengadakan konsultasi publik penyusunan KLHS. Tim KLHS masih bekerja salah satunya soal perlindungan gambut. Sampai detik ini, dokumen KLHS masih bolak-balik direview oleh KLHK.

Di tengah debat gambut di atas, Badan Restorasi Gambut dan Tim Restorasi Gambut Propinsi Riau tak pernah memberi masukan pada pemerintah daerah dan DPRD Riau terkait fungsi lindung gambut. Dengan kata lain, tidak pernah melakukan protes pada DPRD Riau atau TRGD yang diketuai Sekda Propinsi Riau juga tidak melakukan protes atas kawasan lindung gambut seluas 2,4 juta tidak diakomodir dalam Ranperda RTRWP Riau 2017-2037.

Untuk apa penelitian teknis soal gambut dan tata cara merestorasi gambut dibikin, jika tak bisa diterapkan saat kawasan lindung gambut hanya sekitar 21.615 ha dari 5.098.532 ha kawasan gambut di Riau? ***


[1] Naskah ini untuk Diskusi berjudul Participation of People and Civil Society
dalam Join Symposium On Tropical Peatland Restoration oleh BRG pada 22 Februari 2018 di Hotel Menara Peninsula

[2] Wakil Koordinator Jikalahari, juga freelance di Mongabay Indonesia, menggeluti isu hukum pidana (kejahatan) khususnya kejahatan kerah putih dan kejahatan korporasi terkait korporasi Kehutanan dan Perkebunan. 

[3] Permenlhk Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi. Ekosistem Gambut. Permenlhk Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut. Permenlhk Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Permen LHK Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Perubahan atas Permen Nomor 12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

[4] Rencana Kerja Usaha (RKU) adalah rencana kerja selama 10 tahun yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

[5] https://www.merdeka.com/uang/gubernur-riau-minta-regulasi-lahan-gambut-tak-ganggu-industri-kertas.html

[6] Dikutip dari http://www.mongabay.co.id/2017/10/23/ketika-rapp-tak-patuhi-aturan-gambut-siti-jangan-ajak-ajak-pekerja-dan-ancam-phk/

[7] http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41718315

[8] Rilis Jikalahari http://jikalahari.or.id/kabar/berita/pt-rapp-dan-april-grup-merugikan-keuangan-negara-dan-kerugian-ekologis-senilai-rp-71224-triliun/

[9] Rilis Jikalahari http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/demi-profit-pt-rapp-pembangkangan-atas-regulasi-dan-ancaman-kehancuran-ekologis-provinsi-riau/

[10] Rilis Jikalahari http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/wujud-keadilan-ekologis-bagi-korban-polusi-asap-dan-rusaknya-hutan-cabut-izin-korporasi-hti-dan-sawit-di-lahan-gambut-dan-buka-kembali-sp3-illegal-logging-14-korporasi-hti-di-riau/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s