Buku Melawan Tirani Ekologis: Perlawanan dan Kritik Semata Demi Lingkungan Hidup


I

elv

“Kita di daerah tidak bisa memberikan izin pemutihan hutan, itukan wewenang pusat melalui KLHK atas rekomendasi Gubernur, satupun kerja Pansus RTRW tidak ada yang memutihkan hutan, jadi apa yang ditakutkan.”

“Kita ingin ekonomi tumbuh, investor masuk dan lapangan pekerjaan bertambah. Sehingga banyak tenaga kerja diserap, contohnya di Dumai ada investasi 70 triliun, sampai hari ini belum bisa dilaksanakan, karena terkendala izin RTRW ini,” kata Asri

“Banyak pembangunan dan investasi yang terhambat karena RTRW, pihak KPK bersedia membantu kita.”

elv2

Tiga pernyataan di atas dilontarkan Asri Auzar anggota Komisi IV DPRD Riau yang dilansir Koran Tribun Pekanbaru edisi 18 Maret 2018 saat Korsupgah KPK mendatangi DPRD Propinsi Riau.

Asri Auzar juga eks Ketua Pansus RTRWP Riau yang dibentuk pada 2017. Pansus RTRWP Riau dibentuk pada 9 September 2016 beranggotakan 19 anggota DPRD Riau setelah pada 15 Agustus 2016 Gubernur Riau menyerahkan draft RTRWP Riau 2016 – 2035.

Setahun bekerja, Pansus RTRWP melakukan rapat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, simpul mahasiswa, Lembaga Adat Melayu Riau dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Total 20 kali pertemuan dan 2 kali kunjungan lapangan.

Hasil kerja Pansus yang juga disetujui dalam rapat Paripurna DPRD Riau, yaitu:

Pertama, dilakukan Holding Zone/Outline terhadap pemukiman, transmigrasi, insfratruktur, Fasos, dan Fasum, perkebunan rakyat, tambak dengan luas 405.874 hektar, karena terkait aspek kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan oleh DPRD Provinsi Riau, Dengan rincian sebagai berikut:

No Peruntukan Luas
1 Pemukiman 19.317 Ha
2 Infrastruktur, Fasos dan Fasum 7.078 Ha
3 Kawasan Industri 399 Ha
4 Perkebunan Rakyat 321.717 Ha
5 Hutan Lindung 1.798 Ha
6 Kawasan Perikanan 183 Ha
7 Kawasan Pertanian 55.355    Ha

Kedua, areal seluas ± 640.257 ha yang berada dalam gap diduga merupakan areal perusahaan besar yang dikuasai tanpa izin tidak masuk dalam holding zone karena berpotensi dan payut diduga terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusak Hutan jo UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pansus menilai persoalan ini merupakan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Pansus menyerahkan persoalan ini keapda aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pansus memilih penyelesaian berdasarkan rekomendasi Ombudsman RI yang menyebutkan Keputusan Menteri LHK SK. 903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/2016 dan Instruksi Presiden Indonesia No. 8 Tahun 2013 tentang penyelesaian penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pernyataan Asri Auzar bertentangan dengan fakta di lapangan.

Pertama, DPRD Riau memang tidak berwenang merubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Itu memang kewenangan Menteri Lingkungan Hidup.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah[2].

Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan PP No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Dua tahun kemudian, direvisi dengan PP No 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Lalu, Presiden Jokowi pada 22 Desember 2015 kembali merevisi dan menerbitkan PP No 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu[3]. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara parsial atau wilayah propinsi[4].

Khusus untuk wilayah propinsi, keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Wilayah Propinsi diintegrasikan oleh Gubernur dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi[5].

Singkat kata, Gubernur mengajukan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi non kawasan hutan skala propinsi (untuk RTRWP), lalu Menteri bikin tim terpadu, bila Menteri setuju, ia akan terbitkan SK Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Jadi, bukan melalui mekanisme holding zoen. Holding Zone bertentangan dengan PP No 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Masalah krusial lainnya, 50 dari 65 anggota DPRD Provinsi Riau yang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRWP Riau 2017 – 2037 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, menyetujui 405 ribu hektar kawasan hutan dijadikan Holding Zone.

Temuan Jikalahari, seluas 45.301 hektar dari 405 ribu hektar holding zone sebagai peruntukan perkebunan rakyat ternyata dikuasai oleh 22 Korporasi dan cukong dan berada di dalam kawasan hutan.

Dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan sejak Oktober hingga November 2017, Jikalahari menemukan seluas 45.301 hektar dari 405 ribu hektar holding zone sebagai peruntukan perkebunan rakyat ternyata dikuasai oleh 22 Korporasi dan cukong dan berada di dalam kawasan hutan. Berikut temuan Jikalahari:

No Nama Korporasi/Cukong Luas Kebun (Ha) Luas di Holding Zone (Ha)
1 Ab 206 206
2 At 500 400
3 D 332 194
4 H. B 882 990
5 H. S 582 582
6 T 1.461 3.546
7 H.AI 1.537 1.537
8 PT Torganda 12.190 9.979
9 PT Padasa Enam Utama 11.183 1.926
10 PT Agro Mandiri/Koperasi Sentral Tani Makmur Mandiri 686 485
11 PT Andika Pratama Sawit Lestari 6.455 10.098
12 PT Citra Riau Sarana 4.000 2.515
13 K A 614 614
14 At dan As 2000 2000
15 KUD Sahabat Lestari 1579 1.579
16 PT Bina Fitri Jaya 2384 575
17 As 1.856 1.856
18 Ma 481 2.940
19 Yon 428 428
20 PT Tasma Puja 1.757 2.353
21 PT Karya Abadi 179 179
22 Yoh 319 319

Menurut Hukum Kehutanan, korporasi dan cukong melakukan budidaya dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan tindak pidana. Mengapa 50 anggota DPRD Riau justru sengaja (niat jahat) memasukkan 22 korporasi dan cukong dalam holding zone? Jika kelak, Menteri LHK melepaskan 22 korporasi dan cukong dari kawasan hutan, otomatis pidana kehutanannya gugur.

Mengapa 50 anggota DPRD Riau ngotot 22 korporasi dan cukong itu masuk dalam Holding Zone? Saya kira, KPK perlu menelusuri cerita tersebut.

Kasus korupsi mantan Gubernur Riau Anas Maamun adalah satu kasus yang menjadi bukti bahwa proses alih fungsi lahan (perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan) dalam RTRWP erat kaitannya dengan korupsi. Kasus ini  selain melibatkan Anas Maamun juga melibatkan terpidana lainnya yaitu Gulat Manurung dan Edison Marudut.

Annas Mamun disuap oleh Gulat Manurung, Edison Marudut serta Darmex Agro (Duta Palma grup) untuk melepaskan sawit illegal mereka dalam kawasan hutan.

Annas Maamun menerima uang USD 166.100 (setara Rp 2 Miliar) dari Gulat Medali Emas Manurung dalam rangka pengurusan revisi RTRWP Riau. Gulat memasukkan lahannya di Kuantan Singingi 1.188 hektar, Bagan Sinembah Rokan Hilir 1.214 hektar dan lahan milik Edison Marudut Marsadauli Siahaan di Duri Bengkalis 120 hektar, agar dilepaskan dari kawasan hutan.

Annas Maamun menerima uang dalam bentuk Dollar Singapura setara Rp 3 Miliar dari PT Duta Palma melalui Suheri Tirta, Humas PT Duta Palma. Surya Darmadi, Komisaris PT Duta Palma menjanjikan uang Rp 8 Miliar setelah Menteri Kehutanan menyetujui usulan revisi RTRW Riau dimana lahan PT Duta Palma seluas 18.000 hektar dimasukkan ke dalam usulan revisi atau dilepaskan dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan.

Holding zone juga bertentangan Permen PU Nomor 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang memuat ketentuan mengenai muatan, pedoman dan tata cara penyusunan RTRWP. Permen ini terbit atas perintah UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang. Holding Zone hanya bersandar pada Inpres No. 8 Tahun 2013 tetang penyelesaian penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Juga bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, siapa investornya? Di mana lokasinya? Bergerak di bidang apa investornya? Informasi itu tak pernah diungkapkan ke publik oleh Gubernur Riau maupun DPRD Riau.

Temuan Jikalahari,  dari data Bappeda Propinsi Riau yang disampaikan kepada Gubernur Riau per Februari 2016 berjudul “Investasi yang tertunda proses perizinannya di Propinsi Riau yang disebabkan belum selesainya Perda RTRW”, menyebut nama-nama investor:  PT Jasa Marga (pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, PT Kereta Api Indonesia (pembangunan jalur kereta api trans sumatera (Dumai-Bukit Kayu Kapur), PT Pelabuhan Indonesa (Pelabuhan Tanjung Buton, Siak),  PT Perusahaan Listrik Negara (Energi/Listrik), PT Perusahaan Gas Negara (Energi/Gas), SKK Migas (perminyakan), PT Chevron Pacific Indonesia (perminyakan), PT Riau Andalan Pulp and Paper/PT Sateri Viscose International (Rayont Plant), Perusahaan-perusahaan perkebunan swasta (perkebunan, pabrik kelapa sawit, jalan produksi), perusahaan-perusahaan pertambangan, Rumah Sakit Swasta, PT Besimindo Materi Sewatama (Pengeboran), Investasi di Kota Dumai (beberapa sektor) senilai sekira Rp 20,017 Triliun. Permasalahan utama terkendala perizinan pemanfaatan ruang dan berada di dalam kawasan hutan.

Lagi-lagi korporasi besar sektor migas, perkebunan kelapa sawit dan HTI dibalik layar percepatan pengesahan RTRWP Riau[6].

Ketiga, apa benar KPK mau membantu? Apa yang mau dibantu oleh KPK? Informasi ini juga tak jelas. Jangan sampai KPK dipakai untuk memuluskan niat jahat korporasi dan cukong melalui RTRWP Riau.

Empat hari sebelumnya, saat Korsupgah KPK supervisi ke Pemprov Riau, suara yang sama juga disuarakan oleh Plt Gubernur Riau, Sekda dan Kepala Bappeda Riau[7].

Yang jelas, dokumen Kajian RTRWP Riau terbitan Bappeda Riau dan Ranperda RTRWP Riau hingga detik ini belum dipublish ke Publik. Tentu, saja isinya hanya mereka yang mengetahui: DPRD Riau, Plt Gubernur Riau dan birokrasi macam Sekda dan Kepala Bappeda Riau. Mengapa informasi itu hanya segelintir elit dan birokrasi yang tahu?

Berkaca dari kasus Annas Mammun, barangkali temuan Artidjo Alkotsar benar adanya: Birokrasi memiliki kekuasaan atas informasi yang menyangkut kepentingan orang banyak. Informasi berupa rencana, kebijakan dan program yang berkaitan dengan kepentingan publik ini dapat dijadikan objek komersialisasi jabatan dengan pengusaha, konglomerat, atau investor asing. Dalam pembocoran awal atau penjualan informasi penting itu seseorang atau beberapa orang birokrat mendapat imbalan ekonomis, janji-janji promotif, atau imbalan lain yang saling menguntungkan secara transaksional[8].

Setidaknya, selain mahassiswa dan organisasi non pemerintah yang mengkritik Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 yang berpihak pada korporasi dan cukong, masih ada suara perlawanan dari akademisi, satu diantaranya bang Elviriadi.

Di tengah akademisi di Riau sibuk main proyek dengan pemerintah dan korporasi perusak lingkungan hidup dan menjadi ahli yang meringankan dan menguntungkan korporasi pencemar dan perusak lingkungan hidup, Bang Elv masih meluangkan waktu—begitulah mestinya sebagai bakti tridarma perguruan tinggi—mencerahkan publik dibalik proses RTRWP Riau atau lebih jauh dibalik kerusakan ekosistem karena ada faktor politik ekonomi: perselingkuhan pengusaha dan penguasa.

II

Dari 63 Naskah dalam buku Melawan Tirani Ekologis, setidaknya ada 15 Naskah terkait kritik dan solusi proses RTRWP Riau:

Pertama, beberapa anggota dewan budak melayu, terheran-heran mengapa Siti Nurbaya yang semula dibangga, tak mau melepas 1,6 juta ha kawasan hutan (dari 2,7 juta) yang masih terlunta. Saya pun berbincang dengan Gubernur Riau Andi Rahman agar 2,7 juta pelepasan kawasan hutan dalam RTRWP Riau harus diperjuangkan untuk kelestarian hutan adat, tanah ulayat, kesejahteraan petani kecil, jangan sampai dibajak perusahaan penjarahan gambut[9]

Kedua, Permintaan KLHK itu (KLHS) hanya sebagai bargaining. Kok bisa studi belakangan, lahan dah dikapling-kapling, dieksekusi dan kebas orang. Kan tak lucu[10]. Ketiga, soal RTRWP Riau, Menteri LHK diharapkan segera merespon hasil paripurna DPRD Riau. Tapi, harus terlebih dahulu diverivikasi dengan cermat. Sebab Ranperda RTRWP Riau itu baru sebatas invetarisasi penggunaan ruang[11].

Keempat, menurut Elviriadi pelimpahan draft RTRWP Riau ke Kemendagri dan KLHK momen emas mengkaji aspek lingkungan demi kemaslahatan umat. Mumpung sedang dievaluasi pusat, Pemprov dan DPRD Riau membuat kajian ekologis, dampak dan daya dukung terhadap pembangunan. [12]

Kelima, saya baru pulang diundang menteri Siti Nurbaya membahas RTRWP Riau. Dari ekspos teman-teman Eyes On The Forest, alokasi lahan RTRW Riau banyak untuk kepentingan korporasi[13]. Keenam, sisahkannya Ranperda RTRWP Riau dalam sidang paripurna memperlihatkan Indonesia masih mengetepikan kelestarian ekologis dan ruang kelola rakyat[14]. Ketujuh, berlarutnya pengesahan RTRW Riau sangat bergantung dari kinerja KLHS yang dibentuk Gubernur Riau.[15]

Kedelapan, belum disahkannya Ranperda RTRW Riau sebagai kado terbaik propinsi Riau karena mengingat kondisi ekosistem dan hutan di Riau tergolong status darurat[16]. Kesembilan, Lanskap tata ruang yang terdesain di skema pemanfaatan ruang dalam pansus RTRW itu kontradiktif dengan keinginan Riau bebas bencana. Data spasial dan pola ruang RTRW justru mengundang bencana asap dan banjir bandang, serta longsor[17].

Kesepuluh, ke depan kalau tak hati-hati bisa konflik horizontal. PPNS KLHK aja bisa disandera, apalagi bila ada treatment politik hukum formal seperti penerbitan Perda RTRW[18]. Kesebelas, intinya rakyat Riau harus bergerak, progresif, tentu dengan cara-cara yang rasional dan santu[19].

Kedua belas, ia meminta pansus RTRW DPRD Riau tak cepat-cepat membuat pengesahan. Pansus harus memberi kesempatan tiga minggu lagi untuk teman-teman bekerja mengurus hutan adat melayu, karena dalam SK 878 statusnya APL[20]. Ketiga belas, Koalisi Rakyat Riau (KRR) berhasil menunda pengesahan RTRW yang diduga sarat kepentingan cukong penjarah hutan[21].

Keempat belas, pembahasan RTRW Riau hampir kandas, terlihat dengan berlarut-larutnya pembahasan dan pengesahannya, disarankan segera kembali ke pangkal jalan. Butuh sosok diplomat cerdas menjadi pemecah kebekuan fenomena RTRW[22]. Kelima belas, Elviriadi berharap Pengesahan RTRW Riau mencerminkan rasa keadilan pemanfaatn ruang pada penduduk pribumi, dan terhindar dari bencana alam serta konflik sosial[23].

III

elv3
Saya bersama bang Sangap Siregar dan Rakhmad Hidayat Menjadi Narasumber Bedah Buku bang Elviriadi, Melawan Tirani Ekologis di FMIPA, Unri, 20 Maret 2018

Buku setebal hampir 250 halaman ini terangkum dalam 63 naskah: 20 opini, 1 surat untuk Presiden Jokowi dan 42 berita hasil wawancara di media online bertuah pos.

Buku ini bukan hanya berisi isu RTRWP Riau, juga berisi isu gambut, kebakaran hutan dan lahan, masa depan hutan dan tanah yang makin porak poranda.

Bang Elv teguh berdiri sebagai akademisi: perlawanan pada kejahatan korporasi dan cukong yang merusak ruang ekologis Riau, kritikan terhadap kinerja pemerintah dan masyarakat sipil, juga terhadap akademisi yang berpihak pada korporasi.

Bang Elv justru berani mengkritik sesama akademisi,” Akibat dari keberpihakan orang berilmu, pihak perusak lingkungan dan birokrat korup dapat angin segar dan legitimasi yang kuat. Sebab, yang mendukung rata-rata bergelar profesor doktor.”[24]

Saya bangga, setidaknya Bang Elv tidak pernah menjadi ahli meringangkan atau menguntungkan korporasi dan cukong pembakar hutan dan lahan atau korupsi, seperti para akademisi lainya yang saya tahu, salah satunya berasal dari Universitas Riau, almamater saya.

Selamat atas peluncuran buku yang “provokatif” ini, bang Elv. Juga, saya bangga dan merasa kembali menjadi wartawan mahasiswa, bahwa yang menggelar acara ini adalah Pers Mahasiswa Bahana Universitas Riau. Tujuh tahun bergelut di Bahana, proses kreatif yang saya alami menyerap pengetahuan, salah satunya saya dapatkan dari diskusi-diskusi kritis seperti peluncuran buku Bang Elv. ***


[1] Alumni Bahana Mahasiswa (2004-2011) dan Fakultas Hukum Universitas Riau, sehari-hari bergiat di Jikalahari, dan sedang belajar Kejahatan Korporasi. Kontributor di Mongabay Indonesia, juga bergiat di Senarai. Blogger di www.madealikade.wordpress.com.

[2] Pasal 19 ayat 1, 2, 3 UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

[3] Pasal 5 PP No 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

[4] Pasal 6 PP 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

[5] Pasal 33 PP No 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

[6] https://madealikade.wordpress.com/2017/04/03/korupsi-politik-dalam-proses-rtrwp-riau/

[7] http://jikalahari.or.id/kabar/berita/jikalahari-mendesak-kpk-memeriksa-aktor-aktor-yang-terlibat-dalam-korupsi-alih-fungsi-rtrwp-riau/

[8] Artidjo Alkostar dalam Bukunya Korupsi Politik di Negara Modern, terbitan FH UII Press, 2008)

[9] Gambut Dua Siti

[10] RTRWP Riau Mengambang, Elviriadi: Riau di Gerbang Keruntuhan Ekologis

[11] Bertemu 4 Mata dengan Menteri LHK Siti, Pakar Lingkungan Elviriadi Sampaikan 5 poin

[12] Pakar lingkungan, Elviriadi: RTRW Riau Harus dilengkapi studi lingkungan

[13] Pakar Lingkungan Elviriadi: Gerakan Jebat Ekologis di Riau belum terorganisir

[14] RTRW Riau disahkah, Elviriadi: Negara memerlukan hang jebat ekologis

[15] Elviriari: cepat atau lambat RTRW Riau bergantung kinerja KLHS

[16] RTRW Raiu rawan kepentingan politik, Elviriadi: jangan pertaruhkan nyawa rakyat

[17] Pakar Lingkungan, Elviriadi: RTRW pertaruhan kemuliaan

[18] Pakar Lingkungan Elviriadi: perhatikan 4 hal ini sebelum sahkan RTRW Riau

[19] Elviriadi: RTRW Riau sudah terkunci, rakyat harus bergerak

[20] Pakar Lingkungan Elviriadi: 2017, Tahun Kebangkitan Hutan Riau

[21] Elviriadi akui perlawanan publik atas kerusakan lingkungan lebih sistematis

[22] RTRW Riau hampir kandas, Elviriadi: kembalilah ke pangkal jalan

[23] Elviriadi: RTRW, momen redistribusi aset hutan tanah

[24] Elviriadi: Gambut Rusak Karena Ilmuwan Selingkuh

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s