PRA PERDA 10 TAHUN 2018 RTRWP RIAU 2018-2038:   Plt Gubernur Riau dan Dirjen Otda Kemendagri Melawan Keputusan Menteri Dalam Negeri


 

1

PADA 8 MEI 2018, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038. Hari itu jua, Perda 10 Tahun 2018 diundangkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, bernomor registrasi 10,105/2018.

Mengapa Plt Gubernur Riau tergesa-gesa menerbitkan Perda 10, padahal Menteri Dalam Negeri memerintahkan menyelesaikan 26 catatatan dalam lampiran dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum ditetapkan menjadi Perda?

Dalam korespondensi antara Gubernur Riau, KLHK dan Kemendagri terlihat jelas bahwa Gubernur Riau dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri mengabaikan administrasi Kepmendagri 188.34-8552 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037.

5.jpg

Saya catatkan kronologisnya, yang juga pernah diterbitkan Jikalahari.

Pertama, pada 13 November 2017, Mendagri menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 188.34-8552 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037. Mendagri memutuskan:

Kesatu, evaluasi Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Kedua, Gubernur Riau wajib menyusun KLHS dengan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian atas Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan KLHS sebagaimana dimaksud diktum kedua, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keempat, Gubri segera menyampaikan Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan KLHS sebagaimana dimaksud diktum kedua kepada Menteri Dalam Negeri dan sekaligus untuk mendapatkan nomor register. Kelima, Gubernur Riau segera menetapkan Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 menjadi Peraturan Daerah tentang RTRWP 2017 -2037 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum keempat. Dan keenam, Gubernur Riau segera menyampaikan Peraturan Daerah tentang RTRWP 2017 -2037 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 hari setelah ditetapkan.

Kedua, pada 2 Februari 2018, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengirim surat ke Menteri LHK cq. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan No Surat 050/BAPPEDA/52.02 perihal permohonan validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau.

Ketiga, Pada 21 Februari 2018, Sigit Hardwinarto Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n MenLHK menanggapi permohonan Validasi KLHS Provinsi Riau 2017-2037 yang isinya berdasarkan telaah, kami masih menemui ketidaksesuaian antara KLHS RTRWP Riau 2017-2037 dengan penjaminan kualitasnya. Untuk itu kami mohn saudara dapat menugaskan Tim penyusun dan penjamin kualitas KLHS RTRWP Riau 2017-2037 memberikan klarifikasi kepada kami melalui Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian LHK selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimannya surat ini.

Keempat, pada 23 Maret 2018, Plt. Gubernur Riau Wan Tamrin Hasyim melalui surat No. 050/BAPPEDA/44.06 membalas surat tanggal 21 Februari 2018 perihal tindak lanjut Validasi Dokumen KLHS RTRWP Riau. Dalam surat itu Plt. Gubernur Riau menuliskan menidaklanjuti hasil rapat koordinasi perkembangan penyusunan KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dalam rangka percepatan penetapan Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 pada tanggal 21 Maret 2018 yang diinisiasi oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di jakarta, bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Kesatu, Pemerinatah Provinsi Riau telah menyampaikan permohonan validasi Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 ke Menteri Lingkunag Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor 50/BAPPEDA/52.02 Tanggal 2 Februari 2018. Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menanggapi surat Gubernur Riau tersebut dengan Surat Nomor: S.195/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018 tanggal 21 Februari yang meminta kepada pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan Klarifikasi terkait KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037.

Kedua, Berdasarkan beberapa kali asistansi ke Kementerian LHK, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan penyempurnaan Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037.

Ketiga, Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tanggal 21 Maret 2018 di kantor Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyatakan bahwa Dokumen KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 telah sesuai dan memenuhi kaedah penyusunan Dokumen KLHS. Pada Kesempatan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili olehDirektur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, memnta kepada Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan kembali Surat Permohonan Validasi dalam percepatan rekomendasi terhadap KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037.

Keempat, Sehubungan dengan penjelasan pasa angka 1, 2 dan 3 di atas, bersama ini kami mohon agar validasi KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 dapat segera diterbitkan sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nmor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kelima, pada 11 April 2018, Kementerian LHK melalui Sigit Hardwinarto Dirjen planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengirim surat nomor: S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018 ke Plt. Gubernur Riau perihal Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau 2017-2037 yang isinya, intinya KLHS belum disetujui oleh Menteri LHK, karena, pertama, validasi penjaminan kualitas dan proses pelaksanaan KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 ini harus disertai rekomendasi tindak lanjut yang muatannya diuraikan dalam bagian F. Rekomendasi Tindak Lanjut.

Kedua, rekomendasi tindak lanjut tersebut dijadikan pertibangan dalam keputusan final muatan Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037. Ketiga, Surat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 dan dokumen KLHSnya dan keempat, bahwa dokumen KLHS, perbaikan Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 dan surat ini merupakan informasi yang terbuka dan secara aktif disampaikan ke publik.

Gubernur Riau diberi waktu menyempurnakan KLHS selambat-lambatnya dalam satu tahun terutama untuk dan Gubernur Riau diminta aktif berkonsultasi dan berkomunikasi dengan publik.

Keenam, pada 19 April 2018, A.n Gubernur Riau, Sekretaris Daerah, Ahmad Hijazi, mengirimkan surat Nomor: 180/HK/35.08 perihal Permintaan Nomor Register Ranperda kepada Menteri Dalam Negeri, c/q. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah. Dalam surat tesebut, Sekda merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa rancangan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Riau mengajukan permintaan nomor Register Ranperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Ketujuh, pada 24 April 2018, digelar Rapat koordinasi dalam rangka verifikasi hasil evaluasi Ranperda Provinsi Riau, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Dalam berita acara tersebut intinya menyatakan sebanyak 26 catatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9552/2017 tanggal 13 November 2017 hal Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Kedelapan, pada 25 April 2018, Sukoyo, Direktur Produk Hukum Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri membalas Surat Sekretaris Daerah pada 19 April 2018 perihal Permintaan Nomor Register Ranperda surat dengan Nomor: 70/REG/PHD/IV/2018 perihal pemberian Nomor Register Rancangan Perda ke Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Dalam surat tersebut Kemendagri memberi NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (10,105/2018).

2

ADA TIGA HAL  yang keliru atau sengaja dilakukan oleh Plt Gubernur Riau, Sekda Propinsi Riau dan Dirjen Otda Kemendagri.

Pertama, substansi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9552/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037.

Dalam Kepmendagri ini Ranperda RTRWP Riau bisa ditetapkan menjadi Perda setelah Gubernur Riau menyelesaikan 26 catatan dalam lampiran dan menyelesaikan KLHS.

Untuk 26 catatan dalam lampiran, Gubernur Riau berkoordinasi Kementerian Dalam Negeri. Untuk KLHS, Gubernur Riau khusus berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait KLHS Gubernur Riau merujuk pada PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

Tahapan penyelesaian 26 catatan dalam lampiran dan KLHS dengan cara “melakukan penyempurnaan serta penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi”.

Setelah dilakukan penyempurnaan serta penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi, 26 catatan lampiran dan KLHS, Gubernur Riau segera menyampaikan Ranperda RTRW Provinsi Riau yang sudah disempurnakan ke Mendagri sekaligus untuk mendapatkan Nomor Register.

Setelah mendapatkan Nomor Register Gubri segera menetapkan Ranperda menjadi Perda. Lalu Gubri menyampaikan Perda kepada Mendagri paling lama 7 hari setelah ditetapkan.

Kedua, pemerintah Provinsi Riau keliru memahami Validasi KLHS dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9552/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037.

Berdasarkan berita Acara 24 April 2018, Mendagri melalui Dirjen OTDA menghasilkan catatan kepada pemerintah Provinsi Riau bahwa seluruh catatan sebanyak 26 catatan telah ditindaklanjuti oleh Pemprov Riau. Namun dalam Catatan Berita Acara tersebut tidak ada membahas dan menindaklanjuti validasi KLHS RTRWP Riau.

Terkait KLHS berdasarkan surat tanggal 11 April 2018, Menteri LHK belum menyetujui validasi KLHS RTRWP Riau 2017-2037 sebagaimana permohonan validasi dokumen RTRWP Riau pertanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 23 Maret 2018 dariGubernur Riau dan PLT Gubernur Riau.

Surat KLHK tanggal 11 April 2018 merekomendasikan Gubernur Riau Menyempurnakan kembali KLHS selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun, dengan berbagai tahapan yang harus dilakukan. Artinya Menteri LHK belum menyetujui validasi KLHS RTRWP Riau 2017-2037, karena tidak lengkap. Merujuk pasal 26 ayat 5 PP 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Menteri atau gubernur mengembalikan dokumen kepada Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk dilengkapi”.

Yang dimaksud ayat 2 ialah Menteri atau gubernur melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Hal tersebut sesuai dengan Diktum Kedua Kepmendagri 188.34-9552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037, Gubernur Riau wajib menyusun KLHS dengan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tanpa menindaklanjuti rekomendasi KLHK 11 April 2018, tiba-tiba Sekda mengirim surat ke Mendagri cq. Direktur Bina Pembanguna Daerah untuk meminta Nomor Register. Padahal merujuk kepmendagri 188.34-9552 Tahun 2017 pemerintah provinsi Riau harus melakukan penyempurnaan serta penyesuaian KLHS.

Ketiga, penerbitan Noreg bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9552/2017 tanggal 13 November 2017 hal Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 dan Permendagri nomor 80 Tahun 2015

Pada 25 April 2018, Direktur Produk Dukum Daerah Direktprat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menerbitkan Surat No 70/REG/PHD/IV/2018 tentang Pemberian Nomor Register Ranperda Provinsi Riau. Surat ini menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Sekda Provinsi Riau pada 19 April 2018 meminta Nomor Registrasi Perda RTRWP Riau.

Dalam surat, Direktur Produk Hukum Daerah menyatakan hasil penelaahan/ pengkajian menunjukkan permohonan telah memenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Padahal merujuk Kepmendagri 188.34-9552 Tahun 2017 menyatakan nomor registrasi Perda RTRWP dapat diberikan jika Gubernur Riau telah melakukan “penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Ranperda RTRWP Riau dalam lampiran serta evaluasi KLHS.”

Artinya pemberian Nomor Register oleh Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen OTDA tersebut mengabaikan Kepmendagari 188.34-9552 Tahun 2017, dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kesatu, pasal 18 ayat 1 UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.

3

Pasal 28 huruf b PP No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebut penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi. Penjelasannya menyebut Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait.

Kedua, Kepmendagri 188.34-8552 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang RTRWP Riau Tahun 2017 – 2037. Mendagri memutuskan: Pertama, evaluasi Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Kedua, Gubernur Riau (Gubri) wajib menyusun KLHS dengan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, Pasal 102 Permendagri No 80 Tahun 2015 Menteri Dalam Negeri memberikan noreg rancangan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.

Pada pasal 101 tegas menyebutkan bahwa Gubernur mengajukan permohonan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).

Yang dimaksud ayat 2 Pasal 98 yaitu Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

4.jpg

UU PENATAAN RUANG memberi ruang pada Menteri LHK berupa persetujuan substansial. Kewenangan Persetujuan Substansi dari menteri terkait diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan “Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri”.

Penjelasan pasal 18 ayat 1 UU 26 Tahun 2007 terdapat pada pasal 28 huruf b PP No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pasal 28 huruf b PP No 15 Tahun 2010 menyebut “penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi. Penjelasannya menyebut Menteri dalam memberikan persetujuan substansi berkoordinasi dengan menteri terkait”.

Persetujuan substansial, salah satunya, jika terkait kawasan hutan dan lingkungan hidup, harus mendapat persetujuan substansial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada Kepmendagri Nomor 188.34-9552 Tahun 2017 tanggal 13 November 2017 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Riau Tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037 lebih mempertegas terkait KLHS untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kemterian yang memiliki urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Merujuk PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prosesnya Gubernur Riau menyusun KLHS lalu menyerahkan ke KLHK untuk divalidasi. Jika Menteri LHK menyetujui validasi maka Menteri LHK menyetujui Validasi. Namun, bila menteri belum menyetujui Validasi maka berdasarkan pasal 26 ayat (5) berbunyi: Jika hasil pemeriksaan menunjukkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Menteri mengembalikan dokumen kepada Penyusun Kebijakan, Rencananm dan/atau Program untuk dilengkapi.”

Intinya, Gubernur Riau dan Direktur Produk hukum Daerah Dirjen OTDA telah melanggar UU No 26 Tahun 2007, Permendagri No 80 dan Kepmendagri No 188.34-9552 Tahun 2017 atas pemberian nomor register Perda RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Pelanggarannya berupa, Gubernur Riau tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil validasi KLHS oleh KLHK pada 11 April 2018, sebagai syarat persetujuan substansi dari kementerian terkait dan Direktur Produk hukum Daerah Dirjen OTDA menerbitkan Nomor Register mengabaikan KLHS RTRW Provinsi Riau yang belum disetujui oleh Kementerian yang memiliki urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup padahal itu diperintahkan oleh Mendagri.

Lebih parah dari itu, partisipasi publik terutama masyarakat terdampak yang ruang hutan dan tanahnya dirampas oleh korporasi atas izin pemerintah, tidak pernah didengar oleh wakil rakyat di DRPD Riau dan Pemprov Riau. Juga, proses pembahasannya sangat tertutup, hanya diketahui dan disetting oleh segelintir elit, pengusaha dan kepentingan kotor politik untuk pemilu daerah, legislatif dan Presiden 2019.***

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s