Pengaturan pengadaan lahan untuk kemudahan investasi menjadi isu strategis dalam RUU Cipta Kerja. Dalam Naskah Akademik (NA) RUU Cipta Kerja halaman 124-125 menyebut sulitnya memperoleh lahan dalam melakukan investasi di Indonesia karena ketidakharmonisan antara UU Penataan Ruang, UU Pokok Agraria, UU Kehutanan dan UU sektor lainnya.
Lanjutkan membaca “Penataan Ruang dalam RUU Cipta Kerja: Kian Mempermudah Ruang untuk Korporasi”
“Aku tidak punya senapan, tapi aku masih punya tubuhku, hidupku, hidupku yang sia-sia ini: inilah senjataku.”
Mohamed mengubah impiannya setelah ayahnya meninggal. Lanjutkan membaca “Par Le Feu: Pemantik Api Perlawan”
Meski pada dasarnya pemegang berhak melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dan berhak memanfaatkan hasil usahanya (Pasal 70 ayat PP 6 Tahun 2007), pemegang izin tidak serta merta dapat berbuat sekehendak hati.
PT INANTA TIMBER & TRADING Coy Ltd (PT ITT) mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi perihal pasal 50 Ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 bertentangan denan Pasal 1 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Lanjutkan membaca “Menebang Pohon Di Luar RKT, Bisa Dipidana?”
“Polisi-polisi itu membuatku takut Mom. Polisi dan FBI merayap di segala penjuru tempat ini. Juga wartawan. Siang ini ada satu yang menemuiku di lift. Ku pikir kita perlu penasehat hukum.” Lanjutkan membaca “Klien Satu Dolar”
PADA 25 JUNI 2018, saya bersama tim pantau sidang Senarai, dua jam dari Pekanbaru, tiba di Pengadilan Negeri Siak. Tim Senarai, sejak 19 Februari 2018, memantau langsung di ruang sidang perkara pidana kebakaran hutan dan lahan terdakwa PT Triomas Forestry Development and Indonesia (TFDI), kali ini agenda sidang pemeriksaan ahli yang dihadirkan terdakwa. Lanjutkan membaca “Rasa Keadilan Masyarakat Menghukum PT Triomas FDI”
Bagaimana kriminalitas ganda yang sedang terjadi segera berhenti, bila tanaman sawit menjadi tanaman hutan?
Oleh Made Ali[1]
PADA 14 APRIL 2018, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama Pusat Kajian dan Advokasi Konservasi Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menaja Focus Group Discussion (FGD) “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di Bogor.
Lanjutkan membaca “Sawit Jadi Tanaman Hutan, Jalan Cepat Menghentikan Kriminalitas Ganda”
PADA 8 MEI 2018, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038. Hari itu jua, Perda 10 Tahun 2018 diundangkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, bernomor registrasi 10,105/2018. Lanjutkan membaca “PRA PERDA 10 TAHUN 2018 RTRWP RIAU 2018-2038: Plt Gubernur Riau dan Dirjen Otda Kemendagri Melawan Keputusan Menteri Dalam Negeri”
Made Ali 