UU Kehutanan dan P3H dalam RUU Cipta Kerja: Menutup Jalan Pengukuhan Kawasan Hutan di Konsesi Korporasi

Ada 20 pasal dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan ada 18 pasal dalam UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (P3H) yang diubah, dihapus, diganti dan ditambah di dalam RUU Cipta Kerja.

Tidak semua pasal dikaji oleh Jikalahari. Pasal-pasal yang dikaji Jikalahari terkait dampak terhadap masyarakat adat dan tempatan, korporasi dalam Kawasan hutan dan keanekaragaman hayati. 

Lanjutkan membaca “UU Kehutanan dan P3H dalam RUU Cipta Kerja: Menutup Jalan Pengukuhan Kawasan Hutan di Konsesi Korporasi”

UU Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja: Korporasi Seluas-luasnya Membakar Hutan dan Lahan

Ada 45 pasal yang diubah, diganti dan ditambah terhadap UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

 

Jikalahari fokus pada pasal 98 dan 99 UU 32/2009 tentang PPLH yang pasalnya ditambahkan berupa: mengedepankan sanksi administrasi lalu sanksi pidana (ultimum remedium).

Lanjutkan membaca “UU Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja: Korporasi Seluas-luasnya Membakar Hutan dan Lahan”

Pasal 31 UU Advokat Dihapus oleh Mahkamah Konstitusi

Seharusnya UUA tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (verplichte procureurstelling). 

Cuplikan putusan MK No 006/PUU-II/2004

Pada 5 April 2003, UU No 18 Tahun tahun 2003 tentang Advokat (UUA) resmi berlaku. 

Advokat se Indonesia berbangga sebab setelah 56 tahun berdiri “organisasi advokat” baru memiliki undang-undang sendiri—perjuangan Advokat telah ada sejak era Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi.  

Lanjutkan membaca “Pasal 31 UU Advokat Dihapus oleh Mahkamah Konstitusi”

Penataan Ruang dalam RUU Cipta Kerja: Kian Mempermudah Ruang untuk Korporasi

Pengaturan pengadaan lahan untuk kemudahan investasi menjadi isu strategis dalam RUU Cipta Kerja. Dalam Naskah Akademik (NA) RUU Cipta Kerja halaman 124-125 menyebut sulitnya memperoleh lahan dalam melakukan investasi di Indonesia karena ketidakharmonisan antara UU Penataan Ruang, UU Pokok Agraria, UU Kehutanan dan UU sektor lainnya. 

Lanjutkan membaca “Penataan Ruang dalam RUU Cipta Kerja: Kian Mempermudah Ruang untuk Korporasi”

Par Le Feu: Pemantik Api Perlawan

 

“Aku tidak punya senapan, tapi aku masih punya tubuhku, hidupku, hidupku yang sia-sia ini: inilah senjataku.”

Buku dalam Kobaran Api
Buku Dalam Kobaran Api. @madealimenulis

Mohamed mengubah impiannya setelah ayahnya meninggal. Lanjutkan membaca “Par Le Feu: Pemantik Api Perlawan”

Menebang Pohon Di Luar RKT, Bisa Dipidana?

Meski pada dasarnya pemegang berhak melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dan berhak memanfaatkan hasil usahanya (Pasal 70 ayat PP 6 Tahun 2007), pemegang izin tidak serta merta dapat berbuat sekehendak hati.

Foto

PT INANTA TIMBER & TRADING Coy Ltd (PT ITT) mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi perihal pasal 50 Ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 bertentangan denan Pasal 1 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Lanjutkan membaca “Menebang Pohon Di Luar RKT, Bisa Dipidana?”

Klien Satu Dolar

Clien JG
The Client karya John Grisham, foto @madealimenulis

“Polisi-polisi itu membuatku takut Mom. Polisi dan FBI merayap di segala penjuru tempat ini. Juga wartawan. Siang ini ada satu yang menemuiku di lift. Ku pikir kita perlu penasehat hukum.” Lanjutkan membaca “Klien Satu Dolar”