Rasa Keadilan Masyarakat Menghukum PT Triomas FDI

TF

PADA 25 JUNI 2018, saya bersama tim pantau sidang Senarai, dua jam dari Pekanbaru, tiba di Pengadilan Negeri Siak. Tim Senarai, sejak 19 Februari 2018, memantau langsung di ruang sidang perkara pidana kebakaran hutan dan lahan terdakwa PT Triomas Forestry Development and Indonesia (TFDI), kali ini agenda sidang pemeriksaan ahli yang dihadirkan terdakwa. Lanjutkan membaca “Rasa Keadilan Masyarakat Menghukum PT Triomas FDI”

Iklan

Sawit Jadi Tanaman Hutan, Jalan Cepat Menghentikan Kriminalitas Ganda

Bagaimana kriminalitas ganda yang sedang terjadi segera berhenti, bila tanaman sawit menjadi tanaman hutan?

Oleh Made Ali[1]

PADA 14 APRIL 2018, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama Pusat Kajian dan Advokasi Konservasi Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menaja Focus Group Discussion (FGD) “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di Bogor.

abk

Lanjutkan membaca “Sawit Jadi Tanaman Hutan, Jalan Cepat Menghentikan Kriminalitas Ganda”

PRA PERDA 10 TAHUN 2018 RTRWP RIAU 2018-2038:   Plt Gubernur Riau dan Dirjen Otda Kemendagri Melawan Keputusan Menteri Dalam Negeri

 

1

PADA 8 MEI 2018, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038. Hari itu jua, Perda 10 Tahun 2018 diundangkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, bernomor registrasi 10,105/2018. Lanjutkan membaca “PRA PERDA 10 TAHUN 2018 RTRWP RIAU 2018-2038:   Plt Gubernur Riau dan Dirjen Otda Kemendagri Melawan Keputusan Menteri Dalam Negeri”

Buku Melawan Tirani Ekologis: Perlawanan dan Kritik Semata Demi Lingkungan Hidup

I

elv

“Kita di daerah tidak bisa memberikan izin pemutihan hutan, itukan wewenang pusat melalui KLHK atas rekomendasi Gubernur, satupun kerja Pansus RTRW tidak ada yang memutihkan hutan, jadi apa yang ditakutkan.” Lanjutkan membaca “Buku Melawan Tirani Ekologis: Perlawanan dan Kritik Semata Demi Lingkungan Hidup”

Debat Gambut Dalam RTRWP Riau 2017-2037

4

JIKALAHARI sejak awal menolak Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 hasil paripurna DPRD Propinsi Riau, karena, satu diantaranya, kawasan lindung bergambut hanya dialokasikan seluas 21.615 ha dari 5.098.532 ha kawasan gambut di Riau. Padahal KLHK, merujuk pada SK MenLHK Nomor SK.129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional untuk Provinsi Riau seluas 5.040.735 hektar: seluas 2.567.352 hektar untuk fungsi budidaya dan 2.473.383 hektar untuk kawasan lindung. Lanjutkan membaca “Debat Gambut Dalam RTRWP Riau 2017-2037”

Jumiati Diterkam Harimau di Atas Lahan Gambut

12 Jepang Bg Made

Pemerintah Indonesia, korporasi, lembaga keuangan yang memberi pinjaman kepada korporasi dan negara asal lembaga keuangan, secara langsung atau tidak langsung, sesungguhnya sengaja atau turut membiarkan Jumiati mati di atas lahan gambut. Jumiati bukan, satu-satunya korban. Lanjutkan membaca “Jumiati Diterkam Harimau di Atas Lahan Gambut”